HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Sebagian besar fraksi di DPRD Sulsel mendorong pembentukan hak angket terkait kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri.
Yakni kerjasama dalam rangka penyelamatan aset daerah pada proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI).
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Selasa (30/6).
Hak angket yang menjadi sorotan utama diarahkan untuk penyelamatan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 12,11 hektare di kawasan reklamasi CPI.
Lantaran PT Yasmin Bumi Asri dinilai belum menyerahkan kewajiban lahan yang nilainya ditaksir mencapai Rp2,4 triliun.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Syukur, mengatakan meskipun laporan keuangan Pemprov Sulsel secara normatif telah disusun sesuai ketentuan.
Masih terdapat persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait pengelolaan aset daerah. Masih terdapat temuan yang berulang dari tahun ke tahun.
Termasuk persoalan aset yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga menunjukkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum berjalan optimal.
Fraksi NasDem juga menyoroti kewajiban Pemerintah Provinsi Sulsel sekitar Rp1 triliun yang perlu segera diselesaikan, termasuk kewajiban sharing BPJS serta dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Atas dasar itu, Fraksi NasDem memandang penggunaan hak angket perlu dilakukan sebagai instrumen politik DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam penyelamatan aset daerah,” kata Syukur.
Dukungan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Andi Ayu Andira. Pihaknya mendorong agar pembahasan usulan hak angket terkait kerja sama itu dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Rendahnya realisasi sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menunjukkan masih adanya potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal melalui pengelolaan aset, pemanfaatan BUMD, maupun peningkatan kualitas pelayanan.
“Fraksi Partai Golkar mendorong agar pembahasan usulan hak angket terkait kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri dalam rangka penyelamatan aset daerah pada proyek reklamasi Center Point of Indonesia dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Andi Ayu Andira.
Fraksi Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan hak angket tersebut. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Fadel Taufan Ansar, menilai penyelamatan aset daerah seluas 12,11 hektare merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan.
Gerindra menilai aset Pemerintah Provinsi Sulsel yang nilainya mencapai Rp20,88 triliun perlu terus diinventarisasi dan dioptimalkan agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mendukung untuk segera dilanjutkan pembahasan usulan hak angket terkait kerja sama tersebut,” ujar Fadel.
Begitu juga disampaikan Fraksi PPP melalui Ahmad Fauzan Guntur serta Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Fadilah Fahriana.
Mereka menilai pembahasan hak angket perlu dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan dukungan mayoritas fraksi, isu penyelamatan aset CPI kini menjadi salah satu agenda pengawasan penting DPRD Sulsel.
Hak angket dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan kejelasan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri.
Sekaligus memperjuangkan pengembalian aset daerah seluas 12,11 hektare yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi bagi daerah.
Meski mendorong pembahasan hak angket, seluruh fraksi tetap menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya.
Rapat sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, didampingi Rahman Pina serta dihadiri Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman. (*)
