Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan transformasi digital pemerintahan (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026. Program tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.500 triliun melalui integrasi layanan pemerintah dan peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensi penghematan tersebut telah dihitung dan dilaporkan kepada Presiden. Menurutnya, nilai penghematan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.500 triliun merupakan angka yang realistis.
Luhut menjelaskan, efisiensi anggaran akan diperoleh dari penyatuan berbagai layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menegaskan transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Presiden yang akan menjadi fondasi pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI. Pemerintah juga memperkuat sistem keamanan data melalui dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam implementasinya, pemerintah tengah memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi. Menurut Luhut, sejumlah daerah seperti Surabaya menunjukkan perkembangan implementasi yang lebih cepat sehingga pemerintah membuka peluang memperluas program tersebut ke ratusan kabupaten dan kota sebelum peluncuran secara nasional pada Oktober mendatang.
Luhut juga menegaskan pemerintah tidak melakukan pembelian maupun impor perangkat lunak baru untuk menjalankan transformasi digital tersebut. Sebaliknya, pemerintah hanya mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang selama ini digunakan oleh kementerian dan lembaga sehingga dapat menekan biaya implementasi.
Baca Juga: Soal Safari Jokowi, PDIP: untuk Gibran Bukan Prabowo
Selain itu, seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital pemerintahan dikembangkan oleh talenta Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu bergantung pada perangkat lunak dari luar negeri.
Menurut Luhut, manfaat transformasi digital tidak hanya terbatas pada efisiensi anggaran. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia secara bertahap dari sekitar 9 persen menjadi 11 hingga 13 persen, mendekati tingkat rasio pajak negara-negara di kawasan ASEAN.
