PEMANDANGAN di Gedung DPR RI Senayan beberapa bulan terakhir, menampilkan sesuatu yang secara kasat mata mengganggu desain ketatanegaraan Indonesia.
Menteri-menteri Kabinet Merah Putih—mulai dari Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Indonesia—dipanggil ke ruang parlemen, bukan untuk diperiksa dalam rapat dengar pendapat, melainkan untuk ikut serta dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Fenomena ini menandai titik balik institusional dalam sistem presidensial Indonesia. Desain UUD NRI 1945 menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif dengan tiga fungsi konstitusional: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi ini menjadi pilar utama check and balances yang membedakan presidensialisme dari parlementarisme.
Belakangan, fungsi pengawasan DPR menunjukkan kemacetan yang mengkhawatirkan. Berbagai aspirasi rakyat yang seharusnya disuarakan di parlemen tidak mendapat respons memadai.
Demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa pada beberapa kesempatan tidak disertai respons parlemen yang signifikan.
Inilah titik paling rapuh, ketika parlemen gagal menjalankan fungsi pengawasan, ruang demokrasi menyempit.
Aspirasi rakyat yang terhenti di jalan atau hanya berlalu di lini masa media sosial adalah pertanda bahwa kanal-kanal konstitusional telah kehilangan efektivitasnya.
Baca juga: Pelajaran dari Vonis Nadiem: Memagar Jarak Bisnis dan Kekuasaan
Ketika kanal konstitusional tersumbat, masyarakat terdorong turun ke jalan dan memanfaatkan ruang demonstrasi sebagai pengganti parlemen yang membisu.
Koalisi Gemuk dan Akumulasi KekuasaanPemilu legislatif 2024 menghasilkan DPR RI yang terdiri dari delapan fraksi utama dengan total 580 kursi.
PDIP sebagai partai oposisi utama mempertahankan 109 kursi. Sisa kursi—mayoritas absolut parlemen—didistribusikan kepada partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran.
Kalkulasi sederhana menunjukkan: koalisi pendukung pemerintah menguasai sekitar 71,9 persen kursi DPR atau setara 417 kursi.
Angka ini melampaui ambang mayoritas parlemen secara signifikan dan memberi pemerintah ruang politik yang nyaris tanpa hambatan.
Posisi tawar legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah secara struktural karena seluruh fraksi besar telah terikat komitmen politik dengan pemerintah.
Kelemahan ini diperparah oleh karakter pragmatis koalisi Indonesia. Koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih didorong oleh kalkulasi elektoral, politik balas jasa, dan distribusi jatah kekuasaan.
Kondisi ini melahirkan koalisi yang sangat rentan terhadap akumulasi kekuasaan, karena yang dipertahankan bukan mutu kebijakan, melainkan stabilitas politik parsial.
Dalam sistem presidensial, hubungan antara DPR dan Presiden idealnya bersifat dual executive check: DPR mengawasi, Presiden memimpin pemerintahan.
Presiden tidak dapat membubarkan DPR, begitu pula DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mosi tidak percaya.
