Washington (ANTARA) - Pasukan bersenjata Amerika Serikat, dalam naskah kesepakatan baru, akan mengawasi kegiatan tentara bersenjata Lebanon maupun tentara Israel secara langsung.
Menurut laporan The Washington Post pada Senin (29/6) yang mengutip pejabat AS, menyatakan personel AS akan bertugas memantau kepatuhan kedua belah pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
“Kami akan menjadi penilai yang objektif, sehingga pemimpin politik kami dapat memberikan tekanan yang diperlukan kepada salah satu pihak apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya,” kata pejabat itu.
Menurut laporan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) akan mengawasi setiap dugaan pelanggaran dan melaporkannya kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah AS kemudian akan menentukan langkah tanggapan yang sesuai.
Kerangka pengawasan itu merupakan bagian dari perjanjian tripartit yang ditandatangani Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon pada Jumat (26/6) untuk mendorong penyelesaian konflik.
Sebelumnya pada Juni 2026, Israel dan kelompok Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni 2026.
Namun, sehari setelah gencatan senjata diberlakukan, kedua pihak masih saling melancarkan serangan.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir menjelaskan gencatan senjata tersebut sebagai kondisi yang masih rapuh dan mengarahkan pasukan tetap bersiaga untuk pertempuran.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Lebanon bahas peran militer pasca kesepakatan kerangka dengan Israel
Menurut laporan The Washington Post pada Senin (29/6) yang mengutip pejabat AS, menyatakan personel AS akan bertugas memantau kepatuhan kedua belah pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
“Kami akan menjadi penilai yang objektif, sehingga pemimpin politik kami dapat memberikan tekanan yang diperlukan kepada salah satu pihak apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya,” kata pejabat itu.
Menurut laporan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) akan mengawasi setiap dugaan pelanggaran dan melaporkannya kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah AS kemudian akan menentukan langkah tanggapan yang sesuai.
Kerangka pengawasan itu merupakan bagian dari perjanjian tripartit yang ditandatangani Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon pada Jumat (26/6) untuk mendorong penyelesaian konflik.
Sebelumnya pada Juni 2026, Israel dan kelompok Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni 2026.
Namun, sehari setelah gencatan senjata diberlakukan, kedua pihak masih saling melancarkan serangan.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir menjelaskan gencatan senjata tersebut sebagai kondisi yang masih rapuh dan mengarahkan pasukan tetap bersiaga untuk pertempuran.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Lebanon bahas peran militer pasca kesepakatan kerangka dengan Israel
