Terkini, Medan – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh harus dimulai dengan penguatan sistem penanggulangan bencana serta ketahanan pangan yang terintegrasi.
Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Munafri saat mengikuti Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang berlangsung di Grand City Hall, Rabu (1/7/2026).
Forum yang diikuti kepala daerah dari 98 pemerintah kota se-Indonesia tersebut membahas berbagai strategi menghadapi dampak perubahan iklim, peningkatan risiko bencana, hingga penguatan sistem ketahanan pangan nasional.
Dialog menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai upaya memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Munafri mengatakan, pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai kondisi ekstrem, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Munafri.
Menurutnya, Dialog Kota Tangguh Bersama menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah dalam membangun kota yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas daerah menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Munafri menjelaskan, program Tangguh Bersama yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri merupakan gerakan kolaboratif nasional untuk membangun budaya tangguh, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar semakin siap, adaptif, dan responsif dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana.
“Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” katanya.
Selain penguatan mitigasi bencana, Munafri menilai ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menegaskan, sistem pangan yang kuat harus dibangun melalui pengelolaan empat aspek utama, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus berjalan secara terpadu agar pemerintah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi distribusi maupun ketersediaan bahan pangan.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tegas Munafri.
Melalui keikutsertaan dalam Dialog Kota Tangguh Bersama pada Rakernas APEKSI XVIII 2026, Pemerintah Kota Makassar berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan kota, mempercepat penanganan bencana, serta memperkuat ketahanan pangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
