jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengkritik penugasan taruna Akmil bagi peserta Sekolah Rakyat, karena mencerminkan cara pandang negara yang makin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.
Hendardi mengatakan pemerintah seharusnya memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, ketimbang menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter.
BACA JUGA: SETARA Institute: Intoleransi Beragama Adalah Anak Tangga Pertama Menuju Terorisme
"Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer," kata Hendardi melalui keterangan persnya, Rabu (1/6).
Dia mengatakan Sekolah Rakyat adalah program afirmasi pendidikan yang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial-ekonomi.
BACA JUGA: SETARA Institute Merilis Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Simak
Menurut dia, pendekatan yang dibutuhkan ialah pedagogis, humanistik, dan partisipatif yang bertumpu pada ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, hingga voluntarisme sosial.
"Tidak ada kebutuhan objektif yang membenarkan pelibatan taruna militer dalam proses tersebut," ujar Hendardi.
BACA JUGA: Riset UHO-SETARA Institute Ungkap Praktik Tambang Nikel di Sultra Abaikan Aspek Lingkungan & HAM
Dia menyadari bahwa disiplin menjadi nilai penting dalam pendidikan, tetapi tidak identik dengan militer.
"Nasionalisme dan patriotisme warga negara penting. Namun, keduanya bukan hanya milik militer. Negara seharusnya tidak mengaburkan cara pandang tersebut," kata dia.
Hendardi mengatakan profesionalisme militer dalam negara demokrasi diukur dari kemampuan menjalankan fungsi pertahanan secara efektif.
Dia mengingatkan profesionalisme militer bukan dilihat dari luasnya keterlibatan dalam urusan sipil.
Hendardi mengatakan ketika taruna Akmil dilibatkan dalam program pendidikan sipil, persoalannya pada arah kebijakan negara yang terus memperluas peran militer ke wilayah-wilayah yang berada di luar mandat konstitusionalnya.
"Normalisasi semacam ini perlahan membangun persepsi bahwa setiap persoalan sipil memerlukan solusi militer," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SETARA Institute Rilis Indeks HAM 2025 di RI, Kebebasan Berekspresi Jadi Indikator Paling Rendah
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
