Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin dekat dengan masyarakat seiring peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara pada hari ini, Rabu (1/7).
Menurut Soedeson, peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja di tengah dinamika sosial, politik, hingga perkembangan teknologi yang semakin kompleks.
Soedeson menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sejak institusi tersebut berdiri pada 1 Juli 1946.
“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat,” kata Soedeson dalam keterangannya, Rabu (1/7).
Soedeson mengatakan tema HUT Bhayangkara tahun ini, yakni “80 Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat” harus menjadi pengingat bahwa kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menilai Polri telah menunjukkan sejumlah capaian positif, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satunya terlihat dari berbagai langkah yang dilakukan dalam menangani konflik sosial di sejumlah wilayah, seperti Papua Tengah.
Meski demikian, Soedeson mengingatkan keberhasilan menjaga keamanan juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Publik menaruh harapan besar agar prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menurut Soedeson, masyarakat saat ini menaruh perhatian besar terhadap kemampuan Polri dalam menyelesaikan berbagai perkara besar. Penuntasan kasus-kasus strategis, pemberantasan judi online, peredaran narkoba, hingga kejahatan siber menjadi indikator yang akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain penegakan hukum, ia juga mengapresiasi transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Polri melalui digitalisasi. Berbagai layanan berbasis aplikasi, mulai dari pengurusan dokumen kendaraan hingga penerapan sistem tilang elektronik atau ETLE, dinilai mampu memangkas birokrasi sekaligus mengurangi potensi pungutan liar di lapangan.
Namun, Soedeson mengingatkan tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin kompleks. Selain menjaga keamanan dalam negeri, kepolisian juga harus mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi.
“Selain menjaga Kamtibmas, Polri dihadapkan pada tantangan baru berupa perkembangan teknologi digital, maraknya kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan lintas negara, hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong agar Polri terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat profesionalisme personel, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menilai penguatan pengawasan internal, penegakan kode etik, hingga peningkatan kesejahteraan anggota yang bertugas di lapangan harus tetap menjadi perhatian.
Menurut Soedeson, dedikasi kepolisian menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berharap momentum HUT ke-80 Bhayangkara menjadi titik awal bagi Polri untuk semakin modern, transparan, dan dipercaya publik.
“Dengan semangat ‘80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat’, saya berharap Korps Bhayangkara senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan, serta makin profesional, modern, transparan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” pungkas dia.
