Medan, tvOnenews.com - PDIP kembali melontarkan kritik kepada mantan kadernya yang juga Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Kali ini terkait pembangunan jalan di Sipiongot dan maraknya pungli di sektor wisata Sidebuk-debuk.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menilai dari perspektif komunikasi politik, peresmian proyek tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun sebelumnya proyek itu menjadi sorotan karena kasus hukum.
"Peresmian ini bisa dibaca sebagai pesan politik bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena ada oknum yang terjerat persoalan hukum," ujar Anggota Komisi V DPR itu, Selasa (30/6/2026).
Meski demikian, ia menilai strategi tersebut belum tentu mampu menghapus persepsi negatif masyarakat.
Menurutnya, proyek Jalan Sipiongot telah telanjur dikaitkan dengan kasus korupsi sehingga penyelesaian pembangunan belum otomatis menghilangkan pertanyaan publik mengenai tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat individual, kasus yang menyeret Topan Ginting tetap membawa dampak politik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution. Publik, menurutnya, cenderung menilai kualitas seorang kepala daerah dari kemampuan membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya siapa yang diproses hukum, tetapi juga bagaimana pengawasan dijalankan, mengapa penyimpangan bisa terjadi, dan apa langkah konkret pemerintah agar kasus serupa tidak terulang," tegas anggota Baleg DPR tersebut.
Terpisah, Anggota Fraksi PDIP DPR RI lainnya, Samuel Wattimena juga melempar kritik tajam soal masih maraknya pungli di Sidebuk-debuk, Karo Sumut.
Samuel menilai publik berhak mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah daerah apabila praktik pungli masih ditemukan meski gubernur telah turun langsung ke lapangan.
"Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kunjungan atau pernyataan tegas di depan publik, tetapi hasil yang nyata. Jika setelah gubernur turun langsung praktik pungli masih terus berlangsung, tentu pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggungjawab di lapangan," katanya.
Samuel menegaskan, pemberantasan pungli harus dilakukan secara konsisten melalui penegakan hukum, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi terhadap oknum yang terlibat.
