HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pembangunan sistem ketahanan bencana yang adaptif dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika global. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Dialog Kota Tangguh Bersama menjadi agenda strategis yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kota-kota tangguh dan adaptif. Forum ini diikuti oleh kepala daerah dari 98 pemerintah kota se-Indonesia serta menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Munafri Arifuddin mengatakan bahwa forum tersebut membahas isu strategis terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi ekstrem dan menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota Makassar menyoroti pentingnya penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan sebagai langkah strategis dalam mempercepat respons terhadap kondisi darurat serta memperkuat perlindungan masyarakat.
“Kedepan, kita penguatan kapasitas hingga level Kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Program Tangguh Bersama yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri tersebut juga memperkuat peran kecamatan agar semakin siap, adaptif, dan responsif dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana.
Munafri menegaskan bahwa ketahanan pangan yang dibahas dalam forum ini tidak dapat dipisahkan dari empat aspek utama: produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Keempat aspek tersebut harus dikelola secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika global yang memengaruhi distribusi dan harga pangan.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh, terintegrasi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan lokal dan nasional,” pungkasnya. (*)
