JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Sandi Fitrian Noor mengatakan, pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) di Sekolah Rakyat merupakan upaya membangun kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat cinta Tanah Air.
Meski demikian, Sandi mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan sampai dimaknai sebagai upaya membawa pendekatan militer ke dalam dunia pendidikan.
"Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya," ujar Sandi kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Baca juga: Ditarget Rampung Akhir Juni, Sejumlah Proyek Sekolah Rakyat di Sulsel Minta Tambah Waktu
Sandi menyampaikan, Komisi VIII DPR berkepentingan memastikan bahwa seluruh kebijakan di Sekolah Rakyat benar-benar berpijak pada kepentingan terbaik anak.
Dia mengatakan, mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan rentan, yang membutuhkan lingkungan pendidikan yang aman, suportif, inklusif, dan mampu memulihkan rasa percaya diri mereka.
Sandi menjelaskan, berbagai penelitian internasional seperti PISA (Program Internasional Student Assesment) dan OECD (Organization Economiy Cooperation Development) menunjukkan pembentukan karakter peserta didik jauh lebih efektif apabila dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, penguatan budaya sekolah, dan hubungan positif antara pendidik dengan peserta didik.
Baca juga: 413 Siswa Mulai Tempati Sekolah Rakyat di Lampung, MPLS Dimulai 14 Juli
Oleh karena itu, pembentukan karakter tidak dapat hanya mengandalkan latihan kedisiplinan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan proses pendidikan yang berkelanjutan.
"Disiplin memang penting, tetapi disiplin bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Disiplin harus lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang harus menjadi roh pembinaan di Sekolah Rakyat," tuturnya.
Sandi menjelaskan, Taruna Akmil memiliki banyak nilai positif yang layak diteladani, seperti integritas, kepemimpinan, kerja sama tim, semangat pengabdian kepada bangsa, ketangguhan mental, dan kedisiplinan.
Namun, kata dia, peran mereka harus ditempatkan sebagai mentor karakter dan teladan kepemimpinan, bukan sebagai instruktur yang menggunakan pola pembinaan khas pendidikan militer.
Baca juga: Fasilitas Masih Menumpang, Pendaftar SD Sekolah Rakyat Sumenep Baru 4 Orang
Sandi juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis.
Dengan demikian, seluruh bentuk pembinaan di Sekolah Rakyat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan menghormati tumbuh kembang peserta didik.
Lebih jauh, Sandi menyarankan Kemensos dan Kemendikdasmen menyusun modul pendidikan karakter yang berbasis ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, serta nilai-nilai Pancasila.
Modul tersebut harus menjadi acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan.
Sandi juga meminta agar pelaksanaan program pendidikan karakter siswa Sekolah Rakyat hendaknya juga melibatkan guru, kepala sekolah, psikolog, pekerja sosial, konselor, tokoh masyarakat, dan orang tua, sehingga pembentukan karakter berlangsung secara kolaboratif.
Baca juga: Sekolah Rakyat Pasuruan Bakal Beroperasi Akhir Juli, Bakal Tampung 210 Siswa
