PDIP Minta BGN Beri Data Kadernya yang Punya Dapur SPPG MBG: Untuk Penegakan Disiplin

Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa (kanan) saat memantau langsung pendistribusian MBG di Manokwari. (Sumber: ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memberikan data dan informasi kadernya yang memiliki atau terafiliasi dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG).

PDI Perjuangan menegaskan bakal memberikan sanski disiplin bagi kader yang terbukti mencari keuntungan dari program MBG.

Hal itu sejalan dengan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 940/IN/DPP/Il/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Instruksi Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam surat itu, diinstruksikan kepada seluruh kader Partai pada Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) untuk tidak memanfaatkan Program MBG dalam memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai.

Selain itu, permohonan tersebut juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai.

Baca Juga: TB Hasanuddin: Negara Hemat Rp 1 Triliun Jika Tidak Ada Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih

“PDI Perjuangan memohon kiranya Kepala Badan Gizi Nasional dapat memberikan data dan informasi yang dimiliki terkait nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan patut diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan pada Tiga Pilar,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilaporkan Jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda, Rabu (1/7/2026).

PDI Perjuangan, kata Hasto, juga meminta BGN menjelaskan bentuk keterlibatan pihak-pihak dimaksud dalam pelaksanaan Program MBG.

“Data pendukung lainnya yang relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi,” ujarnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV