jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Haji 2026 dinilai banyak pihak berjalan lancar dan sukses.
Meski demikian, Kementerian Haji dan Umrah tetap melakukan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dengan fokus pada tiga hal, yaitu tata kelola Mina, persyaratan Istitha'ah (kemampuan) haji, serta delay penerbangan haji.
BACA JUGA: DPR Ketok Palu! Mitchell Baker dan Luke Vickery Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 harus dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan penyempurnaan sistem secara menyeluruh.
"Saya mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang secara umum berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Justru evaluasi pasca-haji harus menjadi budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), karena pelayanan haji selalu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun," ujar Singgih Januratmoko dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/7/2026).
BACA JUGA: Demi Pertumbuhan 6,5%, DPR RI Mulai Tagih Kontribusi Danantara
Menurut politisi Partai Golkar, tiga fokus evaluasi yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yakni tata kelola di Mina, persyaratan istitha'ah, serta keterlambatan (delay) penerbangan merupakan isu strategis yang memang membutuhkan perhatian bersama antara Pemerintah Arab Saudi dan seluruh negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.
Singgih menilai kawasan Mina hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
BACA JUGA: PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD yang Terseret Kasus Dokter Icha
Keterbatasan kapasitas lahan yang harus menampung jutaan jemaah dalam waktu bersamaan menjadikan pengaturan mobilitas, penempatan tenda, distribusi logistik, hingga pengelolaan arus manusia memerlukan sistem yang semakin modern dan berbasis teknologi.
"Mina merupakan episentrum pelayanan haji. Selama kapasitas kawasan ini tetap terbatas sementara jumlah jemaah dunia terus meningkat, maka dibutuhkan inovasi tata kelola yang lebih adaptif. Indonesia perlu terus memperjuangkan penambahan kapasitas layanan, optimalisasi penempatan tenda, serta penguatan sistem manajemen pergerakan jemaah berbasis data digital," tegas Singgih.
Dia menambahkan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan di Mina tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga pada kebijakan kuota, pengaturan jadwal pergerakan jemaah, hingga koordinasi lintas syarikah.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
