Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso lebih transparan dalam menjelaskan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, fraksi juga menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai perlu dievaluasi agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).
Fraksi Partai Golkar mengawali pandangannya dengan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, menurut Fraksi Golkar, opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah, melainkan harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025. Menurut mereka, SILPA yang tinggi dapat mengindikasikan belum optimalnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Berapakah nilai SILPA Tahun Anggaran 2025 secara rinci? Faktor dominan apa yang menyebabkan SILPA tersebut cukup tinggi? Apakah SILPA terutama berasal dari rendahnya realisasi belanja modal atau karena faktor lain seperti efisiensi pengadaan, tidak terserapnya belanja operasional, kegiatan yang gagal dilaksanakan, maupun pelampauan target pendapatan daerah? OPD mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut?” kata juru bicara Fraksi Golkar Bondowoso, Sandi Ikromah Aulia Mochtar.
Fraksi Golkar menilai penjelasan tersebut penting agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan besarnya SILPA bukan disebabkan tertundanya pelayanan publik maupun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Selain SILPA, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal. Menurut mereka, belanja modal merupakan instrumen utama pembangunan daerah karena langsung menghasilkan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan belanja modal, mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala administrasi, perubahan kebijakan, hingga lemahnya kesiapan perencanaan perangkat daerah.
Fraksi Golkar berharap perencanaan kegiatan ke depan disusun lebih matang sehingga proses pengadaan dapat dimulai lebih awal dan pembangunan selesai tepat waktu.
Fraksi Partai Golkar juga menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan maupun raihan opini WTP. Yang terpenting, setiap rupiah APBD harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Golkar menyatakan tetap berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Fraksi berharap pemerintah dapat memberikan jawaban yang jelas, rinci, dan berbasis data atas seluruh pertanyaan yang disampaikan sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan akuntabel. (awi/kun)
