Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun hingga akhir 2025. Nilai tersebut tercermin dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025.
Purbaya memaparkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Ia mengatakan, posisi neraca pemerintah per 31 Desember 2025 menunjukkan kondisi keuangan negara yang tetap solid meski diwarnai berbagai tantangan ekonomi global sepanjang tahun lalu.
"Posisi keuangan solid dengan total aset mencapai Rp 14.600,98 triliun, kewajiban sebesar Rp 11.527,29 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 3.073,69 triliun,” kata Purbaya.
Bendahara negara ini mengatakan, besarnya nilai aset mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah untuk menopang agenda pembangunan secara berkelanjutan.
“Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan kinerja operasional negara sepanjang 2025. Pendapatan operasional tercatat sebesar Rp 3.006,42 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp 3.429,51 triliun. Dengan demikian, laporan operasional mencatat defisit sebesar Rp 423,09 triliun.
Adapun dari kegiatan nonoperasional, pemerintah membukukan defisit sebesar Rp 109,91 triliun sehingga total defisit laporan operasional mencapai Rp 532,99 triliun.
Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat negatif Rp 243,90 triliun. Aktivitas investasi juga membukukan arus kas negatif sebesar Rp 712,07 triliun dan aktivitas transitoris minus Rp 44,16 triliun. Di sisi lain, aktivitas pendanaan mencatat arus kas positif sebesar Rp 828,37 triliun.
“Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun Anggaran 2025.
