Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong kebijakan fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Hilirisasi Jadi Strategi Pertumbuhan EkonomiWakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan hal tersebut saat membacakan laporan hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Ia menjelaskan tema RKP 2027, "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri," menjadi dasar penyusunan arah pembangunan nasional tahun depan.
Wihadi mengungkapkan, "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional."
Banggar menyebut salah satu fokus utama pembangunan adalah klaster hilirisasi dan industrialisasi yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan membuka peluang kerja yang lebih luas.
Pemerintah bersama Banggar juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen.
Delapan Program Prioritas NasionalBanggar menjelaskan sasaran pembangunan akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), termasuk penguatan sektor pendidikan guna meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain hilirisasi, prioritas pembangunan juga mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Banggar menilai keberhasilan hilirisasi memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, dan kesiapan masing-masing daerah agar implementasi berjalan efektif.
Menurut Banggar, arah pembangunan tersebut akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN 2027 sehingga APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.
