BPJS mencatat hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan mencapai Rp3,94 triliun di 2025. Investasi ditempatkan di surat utang negara hingga deposito.
IDXChannel - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan kondisi keuangan dalam keadaan sehat. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan melalui investasi dengan risiko rendah.
Hingga akhir 2025, nilai keseluruhan portofolio investasi DJS tercatat mencapai Rp60,13 triliun, yang ditempatkan pada instrumen yang aman dan likuid seperti Surat Utang Negara, deposito, dan sekuritas rupiah Bank Indonesia
"Sepanjang 2025, hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan mencapai Rp3,94 triliun. Kita juga terus mengoptimalkan pengelolaan dana jaminan sosial melalui penempatan investasi yang prudent dan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam paparan publik di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Adapun transparansi dalam mengelola arus kas dan menjaga kecukupan likuiditas menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan program JKN. Hal itu untuk mempertahankan posisi dana cadangan untuk mengantisipasi klaim pelayanan kesehatan.
"Alhamdulillah di akhir 2025, posisi keuangan dana jaminan sosial BPJS Kesehatan tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar Rp30,64 triliun," kata dia.
Pria yang akrab disapa Pujo itu mengatakan pencapaian aset bersih tersebut telah memenuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019, kondisi keuangan DJS dinyatakan sehat apabila nilai aset bersih yang dimiliki mampu mencukupi estimasi pembayaran klaim paling sedikit 1,5 bulan dan paling lama 6 bulan ke depan.
Pada akhir 2025, BPJS Kesehatan mencatat aset bersihnya mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sehingga secara resmi berada di dalam kategori aman. Ketentuan rasio likuiditas ini menjadi acuan ketat bagi manajemen dalam memastikan bahwa setiap kewajiban pembayaran klaim rumah sakit dapat diselesaikan tepat waktu.
Hal ini sekaligus memberikan jaminan bagi kelangsungan pelayanan medis para peserta di seluruh faskes. "Di akhir 2025, kita mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sehingga berada dalam kategori sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)
