JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia kembali disajikan oleh tingkah laku pejabat publik yang ingin dilayani bak warga negara kelas satu.
Terbaru, perhatian tertuju pada kasus dugaan intimidasi terhadap dokter internship di RSUD Leona Kefamenanu Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Eliza Princila Utami Pakaenoni alias Dokter Icha.
Dalam kasus itu, tiga anggota DPRD diduga mengintimidasinya saat ia bekerja menangani pasien yang tergigit ular.
Para anggota DPRD itu disebut memprotes penanganan medis oleh Dokter Icha yang membuat sang dokter ketakutan dan tertekan psikologisnya, hingga memilih mengakhiri hidupnya.
Baca juga: Polda NTT Bentuk Tim Investigasi Gabungan Usut Kematian Dokter Icha
Sebelum kasus tersebut, publik juga berkali-kali dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menuai kritik karena dinilai mencerminkan sikap istimewa sebagian pejabat.
Mulai dari kendaraan pejabat yang melintas di jalur busway, hingga praktik pengawalan di jalan raya yang dianggap berlebihan.
Lantas, mengapa pejabat kerap merasa dirinya sebagai warga kelas satu?
Relasi kuasa hingga disfungsi peran sosialSosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang identik dengan relasi kuasa dan dominasi yang berlebihan.
"Ini ada relasi kuasa dan dominasi. Secara sosiologis, kekuasaan atau power itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya dalam suatu relasi sosial, bahkan ketika mendapatkan perlawanan," kata Rakhmat kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2026).
Baca juga: Sosok Dokter Icha di Mata Keluarga dan Kariernya sebagai Nakes di TTU
Rakhmat menuturkan, pejabat memang memiliki otoritas legal formal dalam birokrasi modern.
Sayangnya, dalam praktiknya, otoritas ini sering bergeser menjadi otoritas sosial yang berlebihan atau over authorized power.
Ketika kontrol sosial lemah, kekuasaan itu tidak lagi dibatasi oleh etika publik, tetapi justru berubah menjadi alat dominasi.
Baca juga: Tragedi Dokter Icha, Kekuasaan, dan Pentingnya Perlindungan Profesi
"Artinya dalam hal ini sebenarnya kita mengalami hilangnya etika publik ya, atau terjadi kehampaan etika publik dalam budaya politik kita," ucap dia.
Faktor lainnya adalah kapital simbolis dan rasa superioritas yang dilatarbelakangi oleh status dan gelar tertentu.
Artinya, ketika elite sosial atau elite politik memiliki kapital simbolis berupa status, gelar, jabatan yang membuat mereka dipandang lebih tinggi secara sosial, kerap disalahartikan menjadi hak istimewa atau privilege dan bukan tanggung jawab.
