Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membangun Museum Perjalanan Pemilu setelah menerima aset rampasan negara senilai Rp3,2 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nur Wakit Aliyusron Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU RI mengatakan, museum tersebut akan menjadi ruang edukasi publik tentang sejarah pemilu di Indonesia.
“Museum ini akan menceritakan kembali perjalanan pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilu pertama pada 1955 hingga saat ini yang sudah berlangsung 13 kali,” ujar Nur Wakit dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/7/2026) yang dikutip Antara.
KPU berharap museum itu dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan partisipasi dalam berdemokrasi.
Di sisi lain, KPU juga mengapresiasi upaya KPK dalam pemulihan aset hasil rampasan negara, agar bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik.
“Semoga penyerahan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kolaborasi antarlembaga demi terwujudnya demokrasi lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Mungki Hadipratikto Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK menjelaskan penyerahan aset tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/MK/WKN.07/2026 tanggal 12 Juni 2026.
Mungki mengatakan, Setyo Budiyanto Ketua KPK menitipkan pesan agar KPU memasang penanda khusus pada aset tersebut sebagai hasil rampasan tindak pidana korupsi.
Penanda itu diharapkan menjadi bagian dari edukasi publik bahwa aset hasil rampasan tidak dibiarkan menganggur, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Setelah ini, KPK akan memonitor berkala selama enam bulan hingga satu tahun ke depan demi memastikan pencatatan dokumen barang milik negara dan ketepatan pemanfaatannya,” katanya. (ant/bil/ham)
