JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika malam tiba dan hiruk-pikuk Jakarta mulai mereda, sebagian orang justru bersiap mencari tempat untuk tidur, bukan pulang ke rumah.
Ada yang menuju halte, ada yang memilih sudut stasiun, ada pula yang menumpang di masjid atau pos kelurahan.
Mereka bukan pengemis, bukan pula gelandangan dalam pengertian klasik.
Sebagian dari mereka tetap bekerja pada siang hari, berpakaian rapi, dan menjalani rutinitas seperti pekerja urban lainnya.
Namun, satu hal yang membedakan, mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap.
Fenomena ini dikenal sebagai hidden homeless, kelompok yang hidup di wilayah abu-abu antara memiliki rumah dan tunawisma.
Baca juga: Potret Hidden Homeless di Jakarta: Siang Bekerja, Malam Tidur di Halte dan Stasiun
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengakui kenaikan harga sewa dan terbatasnya hunian terjangkau dapat meningkatkan risiko munculnya fenomena tersebut.
“Secara konseptual, kenaikan harga sewa dan keterbatasan ketersediaan hunian yang terjangkau merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko munculnya fenomena hidden homeless,” kata Kelik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).
Meski demikian, hingga kini DPRKP DKI Jakarta belum memiliki data spesifik mengenai kelompok masyarakat yang mengalami ketidakstabilan hunian.
Menurut Kelik, dalam pelaksanaan program, DPRKP selama ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengidentifikasi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
Namun, data tersebut belum secara khusus memetakan individu yang hidup tanpa tempat tinggal tetap.
“Data yang secara khusus dimiliki DPRKP adalah data lokasi RW kumuh, yang digunakan sebagai dasar penataan dan peningkatan kualitas permukiman. Data tersebut berfokus pada kondisi kawasan, bukan individu atau rumah tangga yang mengalami ketidakstabilan hunian,” ujar dia.
Baca juga: Hidden Homeless di Jakarta, Fenomena Pekerja Miskin yang Tak Mampu Sewa Hunian
Kondisi ini membuat kelompok hidden homeless kerap luput dari radar kebijakan.
Hunian makin sulit dijangkauJakarta menghadapi persoalan klasik yang belum selesai, harga tanah terus meningkat, biaya sewa hunian melonjak, sementara pertumbuhan pendapatan pekerja informal berjalan lambat.
Menurut Kelik, tekanan ini mendorong sebagian warga mencari alternatif tempat tinggal, termasuk tinggal bersama keluarga besar atau menumpang pada kerabat.
Dalam konteks Jakarta, hal ini terlihat dari banyaknya rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga.
Fenomena tersebut, kata dia, dipengaruhi tingginya harga tanah dan sewa hunian, keterbatasan pasokan rumah terjangkau, hingga faktor sosial seperti rumah warisan yang dihuni beberapa generasi.
Namun, tidak semua kondisi tinggal bersama dapat langsung dikategorikan sebagai hidden homeless.
“Meskipun demikian, DPRKP belum memiliki data maupun kajian yang secara khusus membuktikan bahwa kondisi rumah yang dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga merupakan bentuk hidden homeless,” kata Kelik.
Baca juga: Sosiolog: Hidden Homeless Muncul karena Hunian Tak Terjangkau Pekerja Kota
Karena itu, ia menilai dibutuhkan kajian lebih lanjut yang mengintegrasikan data sosial ekonomi, kondisi hunian, status penguasaan rumah, serta alasan rumah tangga memilih tinggal bersama.
Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, DPRKP saat ini menjalankan sejumlah program.
Pertama, penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai alternatif hunian dengan tarif lebih murah dibanding harga pasar.
Kedua, Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR), yakni bantuan pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah.
Ketiga, peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh agar warga dapat tinggal di lingkungan yang lebih sehat dan aman.
Meski begitu, Kelik mengakui belum ada kebijakan khusus yang dirancang untuk menangani hidden homeless.
Padahal, kelompok ini berada di ruang abu-abu antara isu perumahan dan kesejahteraan sosial.
“Penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor. Ke depan diperlukan dukungan data serta koordinasi antara DPRKP dengan Dinas Sosial, Bappeda, Disdukcapil, dan instansi lainnya agar intervensi dapat lebih tepat,” ujarnya.
Kota yang makin eksklusifSosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, melihat fenomena hidden homeless sebagai gejala sosial perkotaan yang kompleks.
Menurut dia, persoalan ini tidak bisa dibaca semata sebagai kemiskinan individual.
Fenomena ini justru mencerminkan ketidakstabilan ruang hidup atau precarious housing yang lahir dari relasi struktural antara kebutuhan dasar manusia, pasar kerja informal, dan ketimpangan akses terhadap perumahan.
