Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK akan mulai menjalankan mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis mulai 1 Januari 2027. Kewenangan tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK) yang memperluas ruang lingkup pengawasan OJK.
Friderica mengatakan regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan signifikan bagi lembaganya, termasuk penambahan tugas dan kewenangan di sektor jasa keuangan.
"Yang pertama terkait dengan adanya undang-undang baru yang saya yakin juga Bapak-Ibu berkepentingan untuk memahami Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ini ada beberapa hal baru yang cukup signifikan," ujarnya saat memberikan sambutan dalam Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026, Kamis (2/7/2026).
Menurut Friderica, salah satu perubahan paling penting adalah mandat bagi OJK untuk mengawasi penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
"Misalnya salah satunya adalah OJK mendapat mandat baru untuk melakukan pengawasan terkait dengan bursa mineral dan juga komoditas strategis, sampai nanti akan ada anggota Dewan Komisioner tambahan baru yang mungkin di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bursa mineral dan juga komoditas strategis ini akan mulai berjalan di 1 Januari tahun 2027," katanya.
Selain pengawasan terhadap bursa mineral, Friderica mengatakan OJK juga memperoleh sejumlah kewenangan baru di bawah payung undang-undang tersebut. Di antaranya pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta pengaturan mengenai penyisihan kekayaan aset kripto.
Baca Juga
- Ketua OJK Sebut Tren ESG Kian Menguat, Emiten Diminta Perkuat Keberlanjutan
- Ketua OJK ke Pelaku Usaha: Jangan Hanya Kejar Short Term Profit, Utamakan Keberlanjutan
- Ketua OJK: Mayoritas Catatan MSCI terhadap Pasar Modal Indonesia Sudah Diselesaikan
"Kemudian yang lain kita juga punya beberapa mandat baru terkait pengelolaan dana publik, pengawasan terkait pengelolaan dana publik seperti BPKH, TAPERA, dan lain-lain. Penyusunan kekayaan aset kripto," ujarnya.
Di samping itu, OJK juga memperoleh mandat yang lebih kuat dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, khususnya pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online (judol).
"Kemudian kita juga mendapat mandat yang sangat bold, yaitu penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang melalui Satgas Penanganan dan Penegakan Pinjol dan juga Judol. Ini secara bold disebut di undang-undang bagaimana nanti pemerintah bersama dengan lembaga terkait memerangi pinjol dan judol," kata Friderica.
Dia menilai peran media juga penting dalam mendukung upaya tersebut. Menurutnya, maraknya aktivitas keuangan ilegal tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat pendalaman sektor jasa keuangan karena dana masyarakat yang seharusnya dapat masuk ke sektor keuangan formal justru mengalir ke aktivitas ilegal.
"Kalau orang-orang tidak terkena scam terkait pinjol, judol, dan lain-lain, ini akan masuk ke sektor jasa keuangan. Namun yang kita harapkan bisa masuk untuk memperdalam sektor jasa keuangan kita, begitu ini kemudian masuk kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti ini," tuturnya.
Karena itu, Friderica mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, untuk bersama-sama mendukung penguatan sektor jasa keuangan melalui pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan pelaksanaan berbagai mandat baru yang diemban OJK.
"Saya mohon dukungan dari media, terutama dalam hal ini Bisnis Indonesia, untuk bersama-sama kita melawan skam dan juga aktivitas keuangan ilegal, baik pinjol maupun judol," ujarnya.
