Terkini, Medan — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Kehadiran kedua pimpinan Kota Makassar tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus mendukung kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Penutupan Rakernas APEKSI XVIII dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci menghadapi tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks.
“Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026 ini,” ujar AHY.
Menurutnya, Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan berbagi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.
AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus terus dipercepat agar mampu mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi masing-masing daerah.
“Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Program-program tersebut juga harus selaras dengan visi pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” tambah AHY.
Usai mengikuti penutupan Rakernas, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan forum APEKSI Tahun 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Munafri, berbagai isu yang dibahas merupakan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia dan telah dirumuskan melalui rapat pleno menjadi rekomendasi bersama.
“Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama. Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” ujar Munafri.
Munafri yang akrab disapa Appi menambahkan, Rakernas APEKSI juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, berbagai praktik baik yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, hingga pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII secara umum menitikberatkan pada penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 ini,” tuturnya.
Rakernas APEKSI XVIII menetapkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN), percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi digital pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
Selain itu, forum juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota mengusulkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat, termasuk dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan di daerah.
