Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyayangkan tindakan penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey di Jayapura, Papua, Kamis, mengatakan penyerangan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
"Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional," katanya.
Menurut Ramandey, penyerangan ini menyebabkan pelanggaran atas hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Baca juga: Papua Tengah ekspor perdana 42 ton ikan bawal ke Malaysia
Dia menjelaskan Komnas HAM mencatat selama periode Mei-Juni 2026 terjadi tujuh peristiwa kekerasan di Kabupaten Intan Jaya diantaranya, pada 17 Mei 2026 terjadi ledakan granat di halaman Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni Mbamogo yang menyebabkan empat warga sipil terluka.
Selanjutnya pada 18 Juni 2026 terjadi ledakan granat yang diduga dijatuhkan melalui drone di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya yang menyebabkan dua warga sipil terluka
Pada 27 Juni 2026 terjadi kontak tembak antara sayap militer Organisasi Papua Merdeka dengan Satgas TNI Rajawali IV di Distrik Agisiga yang menyebabkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan tiga anggota lainnya terluka.
Dia juga mengatakan pada 29 Juni 2026 terjadi penembakan di kampung Kupia, distrik Agisiga, yang menyebabkan seorang gembala Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Elianus Agimbau meninggal dunia kemudian di hari yang sama seorang warga yakni Okto Tigau dilaporkan hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada 1 Juli 2026 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa.
Baca juga: Koops TNI Habema ajak kelompok bersenjata tempuh jalan damai di Papua
"Saat ini Komnas HAM Perwakilan Papua masih terus mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terutama di Intan Jaya untuk memastikan informasi dan fakta peristiwa," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kematian sejumlah warga sipil dan aparat keamanan termasuk yang mengalami luka-luka. Dalam perspektif HAM warga sipil harus mendapat perhatian dan perlindungan maksimal dari semua pihak terutama negara.
Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey di Jayapura, Papua, Kamis, mengatakan penyerangan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
"Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional," katanya.
Menurut Ramandey, penyerangan ini menyebabkan pelanggaran atas hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Baca juga: Papua Tengah ekspor perdana 42 ton ikan bawal ke Malaysia
Dia menjelaskan Komnas HAM mencatat selama periode Mei-Juni 2026 terjadi tujuh peristiwa kekerasan di Kabupaten Intan Jaya diantaranya, pada 17 Mei 2026 terjadi ledakan granat di halaman Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni Mbamogo yang menyebabkan empat warga sipil terluka.
Selanjutnya pada 18 Juni 2026 terjadi ledakan granat yang diduga dijatuhkan melalui drone di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya yang menyebabkan dua warga sipil terluka
Pada 27 Juni 2026 terjadi kontak tembak antara sayap militer Organisasi Papua Merdeka dengan Satgas TNI Rajawali IV di Distrik Agisiga yang menyebabkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan tiga anggota lainnya terluka.
Dia juga mengatakan pada 29 Juni 2026 terjadi penembakan di kampung Kupia, distrik Agisiga, yang menyebabkan seorang gembala Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Elianus Agimbau meninggal dunia kemudian di hari yang sama seorang warga yakni Okto Tigau dilaporkan hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada 1 Juli 2026 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa.
Baca juga: Koops TNI Habema ajak kelompok bersenjata tempuh jalan damai di Papua
"Saat ini Komnas HAM Perwakilan Papua masih terus mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terutama di Intan Jaya untuk memastikan informasi dan fakta peristiwa," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kematian sejumlah warga sipil dan aparat keamanan termasuk yang mengalami luka-luka. Dalam perspektif HAM warga sipil harus mendapat perhatian dan perlindungan maksimal dari semua pihak terutama negara.
