RI Selangkah Lagi Gabung CPTPP, Airlangga Target Aksesi Rampung 2027

cnbcindonesia.com
9 jam lalu
Cover Berita
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (29/06/2026). (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Indonesia semakin dekat untuk bergabung dengan blok perdagangan bebas terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Upaya Indonesia ini dinilai dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor nasional sekaligus menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke CPTPP terus menunjukkan kemajuan. Terbaru, para Menteri CPTPP dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 pada 26 Juni 2026 menyepakati dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bagi Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA).


Baca: Dari Tarif Sampai Regulasi, Ini PR Kerja Sama Dagang Indonesia-Inggris

Tahap tersebut menjadi pintu masuk sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG), yang merupakan tahapan penting menuju keanggotaan penuh CPTPP.

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," kata Airlangga dalam keterangan resmi.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027.

Pasar 600 Juta Penduduk Menanti RI

CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas dengan standar tinggi yang saat ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko.

Secara kolektif, negara-negara anggota CPTPP mewakili sekitar 15% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan total pasar mendekati 600 juta penduduk.

Bagi Indonesia, bergabung dengan CPTPP diyakini dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP. Indonesia juga telah menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru sebagai depository country sejak Mei 2025.

Baca: Kelakar Korporasi dan Harga Sebuah Ketidakpekaan

Inggris Dukung Indonesia

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP, salah satunya Inggris.

Dukungan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada Januari 2026 antara Airlangga Hartarto dan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle.

"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ujar Airlangga.

Selain mendukung aksesi CPTPP, kerja sama Indonesia-Inggris juga mencakup sektor energi bersih, semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Baca: Runtuh! Sawit Indonesia Kehilangan Tahta di China

Dorong Ekspor dan UMKM

Pemerintah menilai keanggotaan CPTPP akan memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi Indonesia. Selain membuka akses pasar baru melalui pengurangan hambatan tarif, CPTPP juga dapat membantu eksportir Indonesia melakukan diversifikasi pasar di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Pelaku usaha juga diperkirakan memperoleh manfaat dari prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, aturan perdagangan digital yang lebih modern, perlindungan investasi, hingga kemudahan integrasi rantai pasok melalui skema rules of origin antarnegara anggota.

Bagi konsumen, keanggotaan CPTPP berpotensi menghadirkan pilihan produk yang lebih beragam dengan harga yang lebih kompetitif.

Airlangga menegaskan proses aksesi ini juga sejalan dengan agenda reformasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan daya saing usaha nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia," pungkas Airlangga.


(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
Saksikan video di bawah ini:
Video: Desa BRILian, Wujud Dukungan BRI Bagi UMKM Lokal

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Partai, Rakyat, dan Mesin Kekuasaan
• 5 jam lalukompas.com
thumb
Taufik Hidayat Peragakan Penyiksaan Korban saat Rekonstruksi, Pakai Golok hingga Rokok
• 15 jam laluokezone.com
thumb
Resmikan Fakultas Kedokteran, Universitas Esa Unggul Siap Berkontribusi pada Dunia Kesehatan
• 21 jam laludisway.id
thumb
5 Destinasi Wisata Keluarga di Bogor Lengkap Beserta Harga Tiket dan Aktivitasnya
• 17 jam lalumetrotvnews.com
thumb
DPR minta pemerintah perkuat regulasi perlindungan UMKM era digital
• 12 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.