PARTAI politik bisa tetap hidup di atas kertas, tetapi mati sebagai organisasi sosial. Nama masih tercatat, kantor masih berdiri, pengurus masih berganti, dan kader masih tampil menjelang pemilu.
Namun, hubungan dengan masyarakat menipis, gagasan kehilangan daya gerak, rekrutmen politik berubah menjadi transaksi, dan ideologi tinggal menjadi merek.
Banyak partai modern menghadapi penyakit itu. Partai tetap ikut kompetisi, tetapi tidak lagi membentuk kehidupan politik secara mendalam.
Dari titik inilah umur panjang Partai Komunis China menarik dibaca, bukan untuk dikagumi secara polos dan bukan pula untuk ditolak secara otomatis.
Setelah lebih dari satu abad, partai itu tetap menjadi pusat kekuasaan di China, mengelola negara raksasa, memimpin proyek modernisasi, dan mempertahankan legitimasi dalam sistem politik yang sangat berbeda dari demokrasi Indonesia.
Penjelasan bahwa partai itu bertahan hanya karena komunisme terlalu dangkal. Penjelasan bahwa partai itu bertahan hanya karena kontrol negara juga tidak memadai.
Kontrol dapat memaksa kepatuhan, tetapi tidak selalu menghasilkan kapasitas organisasi, daya adaptasi, dan kemampuan memobilisasi pembangunan.
Justru di sana letak paradoksnya. Partai Komunis China bertahan karena berhasil mengubah partai dari sekadar pembawa ideologi menjadi infrastruktur kekuasaan. Partai hadir dalam birokrasi, perusahaan, kampus, desa, kota, dan ruang produksi kebijakan.
Baca juga: Ilusi Karisma dan Sekoci Politik Jokowi
Menurut angka resmi, jumlah anggotanya telah melampaui 101 juta orang. Angka itu tentu tidak otomatis berarti partisipasi politik yang bebas.
Dalam sistem satu partai, keanggotaan juga terkait dengan karier, mobilitas sosial, dan akses terhadap kekuasaan.
Meski begitu, ukuran organisasi tersebut menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan dalam demokrasi elektoral, yaitu partai yang bertahan membutuhkan mesin sosial, bukan hanya mesin kampanye.
Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies menulis bahwa masalah besar banyak negara bukan sekadar pilihan antara demokrasi dan otoritarianisme, melainkan lemahnya pelembagaan politik di tengah masyarakat yang berubah cepat.
Mobilisasi sosial dapat bergerak lebih cepat daripada kapasitas lembaga politik. Hasilnya adalah ketegangan, instabilitas, dan krisis legitimasi.
China membaca masalah itu dengan cara khasnya sendiri. Partai ditempatkan sebagai pusat penyerap perubahan, pengendali konflik, pengarah pembangunan, sekaligus penjaga narasi nasional.
Model seperti itu jelas tidak netral. Di balik kapasitas organisasi terdapat penetrasi partai terhadap negara dan masyarakat. Di balik stabilitas terdapat pembatasan kompetisi politik.
