Jalan Panjang Holding Logistik Multi Teminal Indonesia Tekan Biaya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Multi Terminal Indonesia (MTI) resmi menjadi surviving entity atas tujuh perusahaan logistik pelat merah, termasuk MTI itu sendiri. Hal ini menandai terbentuknya holding logistik nasional per 1 Juli 2026. 

Harapannya, meski baru tujuh dari 15 perusahaan yang telah terkonsolidasi, akan menjadi momentum menekan biaya logistik nasional yang selama ini membebani daya saing Indonesia.  

Maklum, biaya logistik Indonesia masih bertengger di level 14,29% terhadap produk domestik bruto (PDB) saat negara tetangga seperti Singapura berada pada angka 8%. Dalam hal ini, biaya transportasi menyumbang setidaknya 62% dari total biaya logistik nasional.  

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memandang, langkah konsolidasi akan turut berdampak pada simplifikasi dan pemangkasan biaya-biaya dari setiap operator dalam rantai logistik nasional. 

Dudy melihat bahwa usaha penurunan biaya logistik menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sebatas di level pemerintahan. 

Untuk menekan biaya logistik, kata Dudy, pemerintah akan berfokus pada penyederhanaan regulasi, terutama yang berkaitan dengan proses perizinan sektor transportasi. 

“Tidak semata-mata dari regulator saja [usaha penurunannya], tapi juga operator. Kami memerlukan sebuah layanan di mana biaya transportasi dapat ditekan sedemikian rendahnya sehingga kdapat melayani seluruh masyarakat,” ujarnya. 

Sejatinya, Dudy memberikan dukungan penuh terhadap agenda restrukturisasi BUMN yang tengah dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing perusahaan negara sekaligus memperbaiki sistem logistik nasional.

Menurut Dudy, BUMN ke depan tidak cukup hanya menjadi pemain domestik, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat global.  

Meski banyak hal yang menjadi pertimbangan dengan kondisi Indonesia sebagai negara maritim, ketimpangan arus logistik antara kawasan barat dan timur Indonesia diharapkan dapat teratasi dengan holding logistik yang pada akhirnya akan dipimpin oleh PT Pos Indonesia.

Pertaruhan

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel menilai pembentukan Holding BUMN Logistik merupakan transformasi struktural terbesar sektor logistik nasional dalam satu dekade terakhir. Konsolidasi sejumlah BUMN dinilai tepat karena berupaya mengatasi fragmentasi yang selama ini membuat sistem logistik berjalan sendiri-sendiri.

Menurut dia, penggabungan tersebut berpotensi melahirkan integrator logistik nasional yang menghubungkan pelabuhan, pergudangan, transportasi, hingga distribusi ke dalam satu ekosistem. 

Meski demikian, persoalan logistik nasional sesungguhnya jauh lebih mendasar. Biaya logistik masih tinggi, konektivitas antarmoda belum optimal, arus barang masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, regulasi belum terintegrasi, digitalisasi belum merata, hingga struktur rantai pasok yang belum efisien. 

Dia menilai konsolidasi BUMN logistik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai berbagai persoalan tersebut melalui optimalisasi aset, pengurangan duplikasi layanan, serta penyediaan layanan logistik terpadu dari hulu hingga hilir. 

Pada saat yang sama, Nofrisel mengingatkan keberhasilan konsolidasi tidak diukur dari banyaknya perusahaan yang digabungkan, melainkan dari kemampuan membangun jaringan logistik yang benar-benar terintegrasi.

Menurutnya, risiko terbesar justru muncul apabila konsolidasi hanya menyatukan kepemilikan tanpa menyatukan proses bisnis, sistem informasi, dan budaya organisasi.

"Jangan sampai organisasi yang terbentuk menjadi lebih besar, tetapi tidak menjadi lebih efisien," pungkasnya.  

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan pasar. Holding BUMN logistik tidak boleh berkembang menjadi entitas yang terlalu dominan hingga mengurangi ruang usaha pelaku swasta. Fungsi utama konsolidasi, katanya, ialah memperkuat integrasi logistik nasional sekaligus menciptakan standar efisiensi bagi seluruh ekosistem logistik.

Jika berhasil, katanya, langkah konsolidasi ini dapat berevolusi dari sekedar kumpulan operator penyedia jasa logistik menjadi national supply chain integrator yang berkontribusi signifikan bagi penurunan biaya logistik nasional dan peningkatan daya saing Indonesia. 

Oleh karena itu, pembentukan BUMN Logistik Konsolidasi ini diharapkan mampu berperan sebagai entitas yang dapat menurunkan biaya logistik nasional, turut mendorong penguatan national logistics ecosystem(NLE), mempercepat pengembangan port-centric logistics, mendorong peningkatan daya saing ekspor Indonesia, dan mendorong terbentuknya logistics hub nasional yang lebih efisien. 

Perlu diingat bahwa keberhasilan pencapaian ini akan sangat ditentukan oleh tiga faktor kunci, yaitu integrasi digital, harmonisasi budaya organisasi, dan tata kelola BUMN Konsolidator yang profesional. 

“Tanpa ketiga faktor tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi penggabungan administratif tanpa menghasilkan efisiensi supply chain yang signifikan,” jelas Nofrisel. 

Manfaat Jangka Panjang

Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Suharto Abdul Majid. Menurutnya, manfaat terbesar pembentukan holding akan terlihat dalam jangka panjang, terutama melalui peningkatan efisiensi operasional dan daya saing BUMN.

Dia menilai pengalaman sejumlah merger BUMN sebelumnya, seperti Bank Mandiri maupun Pelindo, menunjukkan konsolidasi dapat menghasilkan perbaikan kinerja apabila dijalankan secara konsisten.

Selain efisiensi, holding juga dinilai membuka peluang terciptanya standar pelayanan yang lebih seragam di seluruh entitas sehingga kualitas layanan logistik nasional meningkat.

Suharto memperkirakan proses integrasi membutuhkan waktu sebelum manfaatnya benar-benar terasa.

"Kalau melihat pengalaman yang lalu, mulai stabil dan meningkat biasanya memasuki tahun keempat atau tahun kelima," ungkapnya. 

Menurutnya, keberhasilan holding juga tidak hanya ditentukan oleh perusahaan yang bergabung. Efisiensi logistik tetap memerlukan pembenahan proses di pelabuhan, perizinan, karantina, akses jalan, hingga optimalisasi angkutan multimoda agar distribusi barang tidak lagi terlalu bergantung pada transportasi darat. 

Dia menambahkan penguatan angkutan kereta api, laut, dan udara perlu berjalan beriringan sehingga sistem logistik nasional menjadi lebih terpadu dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.

Di tengah optimisme tersebut, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengingatkan proses pembentukan holding juga menghadapi tantangan transisi. 

Menurut dia, mundurnya Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph per 2 Juli 2026 berpotensi memunculkan sentimen negatif terhadap perusahaan yang diproyeksikan menjadi induk Holding BUMN Logistik.

Dia menilai kondisi tersebut dapat memunculkan ketidakpastian di mata mitra usaha maupun pemangku kepentingan apabila tidak segera direspons oleh pemegang saham.

“Misalnya calon mitra akan menunda kerja sama, atau bisa juga menimbulkan spekulasi di publik terkait penyebab pengunduran diri mengingat PT Pos adalah BUMN,” tuturnya. 

Herry mengatakan situasi itu juga berpotensi mengganggu pengambilan keputusan strategis perusahaan di tengah berlangsungnya proses pembentukan holding.

Karena itu, dia menilai Danantara dan pemegang saham perlu segera memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan baik agar tidak mengganggu agenda konsolidasi logistik nasional yang tengah dipersiapkan.