JAKARTA, KOMPAS — Bank sampah di Balai Kota Jakarta bangkit dari mati suri. Aktivasi ini sebagai contoh diterapkannya gerakan pilah sampah dari sumber, bukan instruksi semata.
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Jakarta bekerja sama dengan Rekosistem untuk menghidupkan kembali bank sampah, Waste Station & Eco Innovation Center. Fungsinya sebagai tempat pemilahan dan edukasi gaya hidup ramah lingkungan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikannya saat Jakarta Eco Future Festival 2026 di Balai Kota Jakarta pada Jumat (3/7/2026). Festival lingkungan hidup ini bertujuan mengampanyekan Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
Jakarta harus melakukannya karena per 1 Agustus 2026 nanti TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu. Bahkan, pada 2027 ditargetkan sudah tidak lagi menerima sampah.
"Menjelang usia 5 abad, tentunya Jakarta akan terus berbenah. Salah satu problem utamanya adalah sampah," ujar Pramono.
Politisi PDI Perjuangan itu punya cerita sendiri mengapa pemerintah harus jadi contoh bagi masyarakat dalam gerakan pilah sampah. Ia diingatkan sang istri karena terbiasa membuang begitu saja sampah kemasan makanan, seperti saos atau sambal.
"Kamu yang membuat Instruksi Gubernur, harus kamu cuci dulu plastiknya," ujar Pramono menirukan peringatan istrinya.
Ia kemudian membatin. Istrinya menjadi pengawas untuk gerakan pilah sampah dari rumah tangganya.
Ada empat jenis sampah dan cara pengolahannya dalam Instruksi Gubernur tersebut. Sampah organik dengan identitas warna hijau diolah menjadi kompos, pakan magot, dan biodigester.
Sampah anorganik, yakni kertas, kardus, botol plastik, botol kaca, kantong plastik, kemasan plastik, logam dan material daur ulang lainnya diberi identitas warna kuning. Sampah ini diolah bank sampah dan unit offtaker lainnya.
Sementara sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bola lampu, e-waste, dan material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak diberi identitas warna merah. Jenis ini dibawa ke Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSB3).
Sampah terakhir adalah residu atau semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut dengan identitas warna abu-abu. Sampah tersebut dibawa ke RDF Plant dan PLTSa.
Bank sampah di Balai Kota Jakarta diresmikan saat Jakarta Eco Future Festival 2026 karena selaras dengan tema ”Aksi Nyata, Dampak Terasa”. Aksi itu juga diganjar Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembuatan eco enzyme serentak dengan 6.000 peserta.
Festival ini berlangsung 3-4 Juli di Balai Kota Jakarta. Rangkaian kegiatannya antara lain forum diskusi, bincang-bincang, dan lokakarya tentang berbagai isu, mulai dari pengelolaan sampah, kualitas udara, ekonomi sirkular, dan gaya hidup.
Pramono menekankan bahwa gerakan pilah sampah dari sumber turut berkontribusi pada turunnya jumlah RW kumuh. Sebelumnya, 445 RW kumuh pada tahun 2017 menjadi 211 RW kumuh di tahun 2026.
"Gerakan pilah sampah dan sebagainya, harus berlanjut agar Jakarta lebih bersih, sehat, dan layak huni," ujar Pramono.
Pentingnya pilah sampah dari sumber diungkapkan banyak pihak. Salah satunya saat bincang-bincang Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Menuju Sistem Zero Waste pada Pesta Media 2026 oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada 11 April.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar menyampaikan bahwa pemilahan dari sumber sebagai langkah krusial untuk menyudahi praktik pengelolaan sampah open dumping dan tercampur saat pengangkutan. Namun, pemerintah perlu memperkuat sistem pemilahan sampah organik dan mendorong tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) untuk sampah anorganik.
Founding Member Asosiasi Guna Ulang Indonesia, Zulfikar mengutarakan hal serupa. Pengurangan sampah dapat dipercepat melalui penerapan model guna ulang, khususnya menekan penggunaan plastik sekali pakai.
Konsep guna ulang sudah dikenal luas. Misalnya, penggunaan galon air minum dan tabung gas. Akan tetapi, penerapannya belum maksimal dalam banyak hal.
Selain masalah sampah, Jakarta juga didera polusi udara. Penanganannya masih belum maksimal.
Pemprov Jakarta akhirnya meluncurkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) pada laman udara.jakarta.go.id. Selain memantau kondisi kualitas udara secara real time, warga bisa melihat prakiraan kualitas udara hingga tiga hari ke depan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, pengembangan EWS pada laman udara.jakarta.go.id merupakan komitmen perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran udara.
EWS tersebut didukung oleh Breathe Cities, inisiatif global yang dijalankan oleh Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund, dan C40 Cities, serta diimplementasikan bersama Vital Strategies di Jakarta untuk mendukung kota-kota dalam mewujudkan udara yang lebih bersih dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Menurut Dudi, masyarakat dapat melihat kondisi kualitas udara di berbagai wilayah Jakarta berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), termasuk sebaran stasiun pemantau kualitas udara di masing-masing lokasi. Fitur tersebut mengintegrasikan data kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, prakiraan kualitas udara dari BMKG, dan rekomendasi aktivitas serta informasi kesehatan dari Dinas Kesehatan Jakarta dalam satu layanan.
"EWS dirancang agar masyarakat lebih mudah memahami dan merespons kondisi kualitas udara," ucap Dudi.
Pemprov Jakarta bersama Breathe Cities sebelumnya telah meluncurkan laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi. Laporan ini dihadang sebagai peta jalan kebijakan berbasis bukti yang memuat arah, strategi, dan tahapan implementasi kawasan rendah emisi di Jakarta.
Upaya pengurangan emisi tidak hanya difokuskan pada sektor transportasi, tetapi menyasar berbagai sumber emisi lain secara menyeluruh. Cakupannya dari pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, bangunan, energi, industri dan manufaktur, hingga perencanaan tata guna lahan.
Laporan tersebut mengidentifikasi lima klaster prioritas untuk implementasi kawasan rendah emisi, yaitu Kota Tua, Stadion Utama Gelora Bung Karno–Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.
Blok M direkomendasikan sebagai kawasan percontohan pertama. Sebab, punya karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap, antara lain konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran.
Implementasinya direncanakan secara bertahap dalam kurun 2026–2029. Penerapan memakai pendekatan adaptif, berbasis data, dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.
