Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis survei dengan judul 'Survei Opini Pelaksanaan SPMB 2026' pada Jumat (3/6/2026). Hasilnya, mayoritas wali murid mendukung penerapan jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru.
Head of Research Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah mengatakan, 66 persen responden menyatakan mendukung jalur domisili dalam SPMB 2026.
Advertisement
"Jadi kita bisa kategorikan 2 dari 3 responden itu setuju dengan adanya jalur domisili. Walau kalau kita lihat nilai rata-ratanya 6,71, sebenarnya dapat dikategorikan cukup setuju. Jadi walaupun ada pendukungan, tapi sebenarnya dukungannya tidak terlalu kuat,” ujar Ashma dalam paparannya yang ditayangkan di YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI, Jumat (3/7/2026).
Ashma menjelaskan, masih terdapat 34 persen responden yang resisten terhadap penerapan jalur domisili. Padahal, prinsip serupa telah berjalan sekitar sembilan tahun dalam sistem penerimaan murid baru sekolah negeri.
"Di sini kita lihat bahwa memang walaupun lebih banyak yang dukung, masih ada nih 34 persen yang resisten terhadap penerapan jalur domisili dari SPMB ini,” kata dia.
Ashma menyebut, dukungan terhadap jalur domisili banyak dipengaruhi pertimbangan jarak sekolah dari rumah. “Mereka juga menganggap ini bisa meringankan biaya transportasi dan juga memberikan kesempatan bagi warga di sekitar sekolah untuk masuk sekolah tersebut. Jadi dianggap lebih adil untuk warga yang tinggal di sekitar sekolah,” ujar Ashma.
Meski demikian, penolakan terhadap jalur domisili juga masih muncul. Salah satunya karena jalur ini dinilai dapat merugikan anak yang memiliki prestasi tetapi tinggal jauh dari sekolah yang dianggap berkualitas.
“Sedangkan bagi yang tidak mendukung jalur domisili, mereka menganggap bahwa adanya jalur domisili itu merugikan anak yang berprestasi,” kata Ashma.
Survei KedaiKOPI juga mencatat, persepsi tentang sekolah favorit masih kuat di tengah masyarakat. Sebanyak 80,2 persen responden menilai masih ada sekolah yang menjadi incaran banyak orang tua atau wali.
Ashma menilai, persepsi tersebut ikut memengaruhi rendahnya penerimaan terhadap jalur domisili. “Ini bisa jadi karena memang masih ada persepsi terkait dengan sekolah favorit, itu masih tinggi, dan juga ketersediaan sekolah negeri yang memang mungkin terbatas di beberapa domisili tertentu,” ujar Ashma.
Selain itu, potensi kecurangan juga masih menjadi perhatian. Ashma mengatakan, sebagian responden masih membayangkan adanya titipan orang dalam, manipulasi dokumen, hingga jual beli kursi dalam proses SPMB.
“Jadi bentuk kecurangan tersebut yang mungkin masih menjadi PR untuk pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini,” kata Ashma.
KedaiKOPI merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya memperkuat sosialisasi teknis pendaftaran, tetapi juga menjelaskan substansi tujuan SPMB.
“Maka dari itu kami menyarankan adalah satu perlu dikuatkannya lagi substansi tujuan dari SPMB tersebut, terutama terkait dengan jalur domisili. Jadi menekankan SPMB bukan hanya tentang teknis tata cara, tetapi kenapa empat jalur ini menjadi penting untuk ada,” kata Ashma.
Adapun Survei dilakukan pada 14-22 Juni 2026 terhadap 585 responden yang merupakan orang tua atau wali calon murid SD hingga SMA yang berencana mendaftar ke sekolah negeri. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui metode Computer Assisted Self Interview atau CASI.
