Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memaparkan strategi perseroan dalam mendukung target pengembangan pembangkit energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Tahap awal program tersebut akan dimulai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 27,4 gigawatt peak (GWp) yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 82,5 gigawatt hour (GWh).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Darmawan mengatakan program tersebut menjadi quick win PLN melalui fuel displacement atau substitusi bahan bakar.
"Kami melakukan quick win melalui program fuel displacement. Dari visi 100 gigawatt Presiden Prabowo, tahap pertama kami menargetkan pembangunan sebesar 27,4 gigawatt peak (GWp) tenaga surya yang dikombinasikan dengan teknologi baterai raksasa berkapasitas 82,5 gigawatt hour (GWh)," ujar Darmawan.
Menurut dia, sistem penyimpanan energi menjadi komponen penting dalam pengembangan PLTS karena produksi listrik dari tenaga surya bergantung pada intensitas sinar matahari.
Melalui BESS, energi yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan untuk kemudian disalurkan kembali saat produksi listrik menurun akibat perubahan cuaca maupun pada malam hari.
Selain menyiapkan infrastruktur pembangkit, PLN juga memetakan penggantian operasional 741 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang saat ini masih mengonsumsi sekitar 8,8 juta kiloliter bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun.
Darmawan mengatakan penguatan sistem kelistrikan dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi prioritas. Di Bali, pengembangan difokuskan pada Gardu Induk (GI) Kapal, Kubu, Buleleng, dan Gilimanuk.
Sementara di Madura, penguatan sistem dilakukan di Guluk-Guluk, Sumenep, dan Pamekasan.
PLN juga menghitung pengaruh biaya pengadaan lahan terhadap keekonomian proyek energi terbarukan. Berdasarkan simulasi perseroan, setiap kenaikan harga lahan sebesar Rp200.000 per meter persegi akan meningkatkan biaya pokok penyediaan listrik sekitar 1 sen per kilowatt hour (kWh).
Baca Juga: Prabowo Putuskan Bea Cukai Dibubarkan, Purbaya: Saya Cuma Dapat Waktu Setahun
Baca Juga: PLN EPI Bidik Bioenergi sebagai Penopang Ketahanan Energi Nasional
"Jika harga lahan mencapai Rp600.000 per meter, maka harga listrik otomatis naik 3 sen per kWh. Hal ini bisa membebani masyarakat," kata Darmawan.
Untuk menekan biaya investasi, PLN mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui skema penugasan pemerintah. Salah satunya berasal dari usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluas 28.000 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 8.500 hektare telah divalidasi memiliki kesesuaian dengan jaringan transmisi dan gardu induk, dengan potensi pengembangan mencapai 8,5 GWp.
Selain itu, PLN memetakan potensi pembangunan PLTS terapung di area waduk seluas sekitar 10.000 hektare dengan kapasitas hingga 10,3 GWp.
Perseroan juga menjajaki pemanfaatan koridor jalan tol sepanjang 802 kilometer milik Jasa Marga. Dengan memanfaatkan lahan selebar 3–5 meter di kedua sisi jalan, tersedia potensi sekitar 500 hektare yang diperkirakan mampu menghasilkan kapasitas pembangkit sebesar 0,5 GWp.
"Dengan dukungan lahan dari pemerintah, program PLTS dan baterai raksasa ini menjadi sangat kompetitif secara ekonomi. Inilah cara konkret PLN menurunkan biaya pokok produksi listrik sekaligus mewujudkan kedaulatan energi nasional," tutup Darmawan.
