HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pembenahan perpustakaan sekolah masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat budaya literasi.
Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masih banyak perpustakaan sekolah yang belum memenuhi standar nasional, baik dari sisi legalitas, sumber daya manusia, maupun kelengkapan koleksi bacaan.
Permasalahan yang masih ditemukan antara lain belum seluruh perpustakaan memiliki standar nasional melalui Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), keterbatasan pustakawan profesional, hingga koleksi yang sebagian besar hanya berisi buku pelajaran.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Sulsel. Pelaksana Tugas Kepala Dispusarsip Sulsel, Prof Jufri, menegaskan pihaknya tengah memastikan seluruh perpustakaan SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Selatan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.
NPP menjadi identitas resmi setiap perpustakaan sekaligus menjadi syarat awal untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperoleh pengakuan secara nasional melalui proses akreditasi.
“Nah, oleh itu poin pentingnya di sana, kami harus memastikan bahwa seluruh perpustakaan yang ada di SMA, SMK, dan SLB itu memiliki NPP,” kata Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Muhammad Jufri, saat dijumpai di Jl Gunung Latimojong, Kamis, 2 Juli.
“NPP itu Nomor Pokok Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi kalau sudah ada itu, sudah bisa dilakukan lagi tindakan berikutnya untuk melakukan akreditasi,” katanya.
Menurut Prof Jufri, akreditasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Perpustakaan yang telah terakreditasi memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan dari Perpustakaan Nasional, baik dalam bentuk penambahan koleksi buku maupun bantuan sarana dan prasarana lainnya guna meningkatkan kualitas layanan.
“Kalau dia terakreditasi, maka dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional, baik itu untuk pengadaan buku-buku maupun bantuan-bantuan yang lain,” ujar Prof Jufri yang mengenakan kemeja biru.
Selain mendorong kepemilikan NPP, Dispusarsip Sulsel juga sedang melakukan pendataan terhadap kondisi pengelolaan perpustakaan sekolah. Pendataan tersebut mencakup jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi sekaligus ketersediaan pustakawan yang memiliki kompetensi sesuai bidang kepustakawanan.
Hasil pendataan sementara menunjukkan sebagian besar perpustakaan sekolah masih dikelola oleh guru maupun tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan, sehingga belum sepenuhnya ditangani oleh pustakawan profesional.
“Jadi kita juga sedang mendata berapa sekolah yang memang sudah terakreditasi. Kemudian apakah sekolah tersebut memiliki pengelola perpustakaan yang memang betul-betul pustakawan. Karena dari data kita, kebanyakan pustakawan di sekolah sebenarnya bukan pustakawan, melainkan guru-guru atau guru bantu yang diberi tugas tambahan di perpustakaan,” tegasnya.
Dispusarsip Sulsel juga menyoroti kualitas koleksi bacaan di perpustakaan sekolah. Saat ini, sebagian besar koleksi masih didominasi buku mata pelajaran yang digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Padahal, dalam proses akreditasi, keberagaman koleksi menjadi salah satu aspek penting yang dinilai.
Keberadaan buku fiksi, buku pengetahuan umum, serta berbagai literatur nonpelajaran dinilai mampu meningkatkan minat baca sekaligus memperluas wawasan siswa di luar materi yang diperoleh di ruang kelas.
“Salah satu penilaian akreditasi perpustakaan sekolah adalah koleksi bukunya bukan hanya buku-buku pelajaran. Yang sekarang kami temui di sekolah-sekolah, hampir semua perpustakaan koleksinya didominasi buku mata pelajaran. Sementara dalam penilaian akreditasi harus ada juga buku-buku literatur nonpelajaran, seperti buku fiksi dan buku-buku umum lainnya,” kata Prof Jufri.
Sementara itu, Kepala UPT Jasa Kearsipan Dispusarsip Sulsel, Mustaana, mengatakan pihaknya juga terus memperkuat budaya literasi melalui pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dan penelitian. Menurutnya, layanan kearsipan terbuka bagi seluruh kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, peneliti, guru hingga masyarakat umum yang membutuhkan referensi sejarah.
“Kami selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian. Baik mahasiswa, peneliti, akademisi, guru maupun masyarakat umum akan kami layani dengan sebaik-baiknya karena arsip merupakan memori kolektif bangsa yang harus dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,” kata Nana, sapaannya.
Ia menambahkan, koleksi arsip daerah Sulawesi Selatan telah dimanfaatkan oleh peneliti dari National University of Singapore. Hal tersebut menunjukkan arsip daerah memiliki nilai akademik yang tinggi dan telah diakui hingga tingkat internasional sebagai rujukan berbagai penelitian lintas negara. (uca)
