jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait isu keterlibatannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby. Bupati Kuansing tersebut kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan sekretaris daerah (sekda).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/7), Menhut Raja Juli menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari Bupati Kuansing pada 2 Juni 2026 di kantornya. Pertemuan tersebut bersifat terbuka dan telah melalui prosedur resmi.
BACA JUGA: KPK Bawa Bupati Langkat ke Jakarta Seusai OTT Proyek Suap
"Klarifikasi pertama saya, bawa benar, tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, dipublikasi di media sosial saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir serta notulensi. Jadi, kalau suatu saat KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan (bukti atau dokumen penting yang diperlukan)," kata Menhut.
Menhut mengungkapkan bahwa setelah audiensi selesai, Bupati Kuansing meninggalkan sebuah amplop tertutup yang dibungkus map. Ia baru menyadari keberadaan amplop tersebut setelah bupati pergi dan segera memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.
BACA JUGA: Tangkap Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah
"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," paparnya.
Proses pengembalian amplop sempat tertunda karena ajudan Menhut memiliki tugas mendampingi dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
BACA JUGA: Sebanyak Ini Uang yang Disita KPK dari OTT Bupati Langkat
"2 Juni 2026 adalah hari Selasa, saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni, tetapi ternyata tidak bisa 5 Juni, karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya untuk membantu bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain di Kejaksaan Agung," jelas Menhut.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Menhut kemudian mengutus ajudannya untuk mengembalikan amplop pada pekan berikutnya, yakni Jumat, 12 Juni 2026. Sebelumnya, pada Kamis, 11 Juni 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat jalan dan surat perintah kepada ajudan untuk mendatangi Bupati Kuansing. Menhut juga menyatakan telah menghubungi Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi pertemuan ajudannya dengan Bupati Kuansing di Kapolres Kuansing.
Pada Jumat, 12 Juni 2026, sekitar pukul 14.57 WIB, ajudan Menhut, Bambang Hariadi, berhasil mengembalikan amplop putih tersebut kepada Bupati Suhardiman Amby. Proses pengembalian didokumentasikan dengan foto dan tanda terima yang bermaterai.
"Ini saya perlihatkan kepada teman-teman media. Ini tanda terimanya, tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ini yang menerima Bapak Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi, pakai materai, dan ini ajudan saya, Bambang Hariadi. 17 hari sebelum OTT, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan bupati ketika audiensi tersebut," ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Klarifikasi ini disampaikan Menhut untuk meluruskan isu yang beredar di publik terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus yang menjerat Bupati Kuansing. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan siap menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada KPK jika suatu saat dibutuhkan dalam proses penyidikan. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Langkat Syah Afandin
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
