jpnn.com - Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengapresiasi langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan audit dan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Arief, langkah itu bentuk komitmen nyata untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
BACA JUGA: Status Ginka Komisaris BUMN Dipersoalkan Netizen, Puan Ungkap Harapan soal Kompetensi
Arief menilai koordinasi yang dibangun Danantara dengan KPK merupakan sinyal positif bahwa proses perampingan dan penutupan BUMN yang tidak produktif tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di masa lalu tetap diproses sesuai ketentuan hukum.
"Kami dari FSP BUMN Bersatu mengapresiasi langkah Danantara yang berkoordinasi dengan KPK dalam membersihkan BUMN. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar BUMN menjadi institusi yang sehat, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," ujar Arief, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
BACA JUGA: Puluhan Wamen Masih Jadi Komisaris BUMN, Efriza Mengingatkan Pemerintah Soal Ini
FSP BUMN Bersatu sejak awal berpandangan bahwa fokus utama Danantara memang harus diarahkan pada pembenahan fundamental BUMN, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun tidak produktif dan justru menjadi beban keuangan negara.
Arief menyebut banyak BUMN yang selama ini tidak lagi memiliki prospek bisnis yang jelas, tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi yang besar dengan biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi kemampuan BUMN untuk memberikan dividen maupun kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
BACA JUGA: Seorang Polisi Tewas dan 2 Hilang saat Penggerebekan Narkoba di Katingan
"Selama ini kami melihat Danantara memang harus berkonsentrasi pada agenda pembersihan dan perampingan BUMN. Tidak semua BUMN mampu memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara. Karena itu, restrukturisasi harus dilakukan secara objektif agar aset negara dikelola lebih produktif dan efisien," tuturnya.
Walakin, Arief menegaskan bahwa proses pembenahan tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat. Menurutnya, apabila dalam proses audit ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Oleh karena itu, FSP BUMN Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap strategi Danantara dan memberikan masukan agar pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan Agung, yang memiliki pengalaman dan kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
"Sinergi antara Danantara, KPK, Kejagung dan Polri akan memperkuat proses audit, penegakan hukum, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan di lingkungan BUMN," kata Arief.
Dia menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah. Selain memperbaiki tata kelola perusahaan negara, langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat serta memastikan setiap rupiah aset negara dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami Selama ini sudah memberikan data ke semua APH soal korupsi di BUMN, dengan Langkah ini FSP BUMN Bersatu meminta Danantara dan lintas APH untuk segera memproses semua pengelola BUMN yang membuat kerugian negara. Hal ini pernah Kami sampaikan langsung pada Prabowo saat membuat pakta integritas bersama FSP BUMN Bersatu," ucap Arief yang juga Komisaris PT Pelindo (Persero).
Arief menyinggung bahwa pada Pilpres 2024, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu satu-satunya organisasi buruh yang secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Langkah politik itu sempat diwarnai rencana pelaporan ke Bawaslu oleh elemen masyarakat karena melibatkan kelompok pekerja BUMN. Namun, Arief Poyuono dan gerbong FSP BUMN Bersatu tetap bekerja memenangkan Prabowo-Gibran.
"FSP BUMN Bersatu sangat jelas, bahwa kami satu satunya serikat pekerja pada 2024 yang mendukung kemenangan Prabowo Gibran. Di saat serikat pekerja lainnya memberikan dukungan ke kontestan lainnya. Berbagai laporan ke bawaslu pada kami tidak mengurangi komitmen kerja kami menangkan Prabowo Gibran pada saat itu," ujar Arief.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
