Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat implementasi B50 terbilang strategis, namun tetap harus memperhatikan disiplin fiskal.
“B50 layak secara strategis untuk ketahanan energi, tetapi secara fiskal harus dijalankan dengan disiplin,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dalam konteks makro, kata dia, kebijakan B50 berpotensi memberi manfaat devisa yang besar karena dapat menekan impor solar.
Pemerintah memperkirakan penghematan impor dari B50 pada 2026 mencapai sekitar Rp157,28 triliun, lebih tinggi dibanding skenario B40 sekitar Rp139,8 triliun.
Namun, Rizal menilai angka tersebut tak bisa serta merta dianggap sebagai penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, penghematan terjadi pada devisa dan impor energi, sementara biaya program muncul melalui insentif biodiesel, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), potensi kompensasi energi, serta risiko selisih harga antara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan solar fosil.
“Perhitungan gross, secara manfaat devisa B50 kemungkinan lebih besar dibanding biaya langsung program. Tetapi secara fiskal, manfaatnya tidak otomatis lebih besar bagi APBN,” jelasnya.
Dia menyebut kunci keuntungan B50 terletak pada selisih harga CPO dengan diesel atau gasoil.
Jika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO relatif terkendali, B50 akan lebih ekonomis karena impor turun, tekanan neraca transaksi berjalan berkurang, dan kebutuhan subsidi atau kompensasi BBM bisa ditekan.
Namun jika harga minyak turun sementara CPO tetap mahal, maka selisih harga harus ditutup melalui insentif biodiesel.
“Dalam kondisi itu, beban quasi-fiscal BPDPKS naik dan pada akhirnya bisa menjadi risiko tidak langsung bagi APBN,” ujarnya menambahkan.
Maka dari itu, Rizal menggarisbawahi implikasi kebijakan B50 terhadap APBN harus dilihat secara hati-hati.
B50 bisa membantu mengurangi tekanan impor energi dan menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga berisiko menambah beban fiskal bila pendanaan BPDPKS tidak cukup, pungutan ekspor sawit melemah, atau ekspor CPO turun karena kebutuhan domestik meningkat.
Oleh karena itu, dia mendorong keseimbangan pada disiplin fiskal seperti berbasis harga acuan yang realistis, evaluasi berkala, transparansi subsidi, dan tidak boleh sekadar mengejar penghematan devisa di atas kertas sementara biaya fiskalnya membesar di belakang.
Baca juga: Pertamina siap salurkan B50 menjelang peluncuran oleh Presiden Prabowo
Baca juga: Kaltim optimistis implementasi B50 dongkrak penyerapan sawit rakyat
“B50 layak secara strategis untuk ketahanan energi, tetapi secara fiskal harus dijalankan dengan disiplin,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dalam konteks makro, kata dia, kebijakan B50 berpotensi memberi manfaat devisa yang besar karena dapat menekan impor solar.
Pemerintah memperkirakan penghematan impor dari B50 pada 2026 mencapai sekitar Rp157,28 triliun, lebih tinggi dibanding skenario B40 sekitar Rp139,8 triliun.
Namun, Rizal menilai angka tersebut tak bisa serta merta dianggap sebagai penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, penghematan terjadi pada devisa dan impor energi, sementara biaya program muncul melalui insentif biodiesel, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), potensi kompensasi energi, serta risiko selisih harga antara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan solar fosil.
“Perhitungan gross, secara manfaat devisa B50 kemungkinan lebih besar dibanding biaya langsung program. Tetapi secara fiskal, manfaatnya tidak otomatis lebih besar bagi APBN,” jelasnya.
Dia menyebut kunci keuntungan B50 terletak pada selisih harga CPO dengan diesel atau gasoil.
Jika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO relatif terkendali, B50 akan lebih ekonomis karena impor turun, tekanan neraca transaksi berjalan berkurang, dan kebutuhan subsidi atau kompensasi BBM bisa ditekan.
Namun jika harga minyak turun sementara CPO tetap mahal, maka selisih harga harus ditutup melalui insentif biodiesel.
“Dalam kondisi itu, beban quasi-fiscal BPDPKS naik dan pada akhirnya bisa menjadi risiko tidak langsung bagi APBN,” ujarnya menambahkan.
Maka dari itu, Rizal menggarisbawahi implikasi kebijakan B50 terhadap APBN harus dilihat secara hati-hati.
B50 bisa membantu mengurangi tekanan impor energi dan menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga berisiko menambah beban fiskal bila pendanaan BPDPKS tidak cukup, pungutan ekspor sawit melemah, atau ekspor CPO turun karena kebutuhan domestik meningkat.
Oleh karena itu, dia mendorong keseimbangan pada disiplin fiskal seperti berbasis harga acuan yang realistis, evaluasi berkala, transparansi subsidi, dan tidak boleh sekadar mengejar penghematan devisa di atas kertas sementara biaya fiskalnya membesar di belakang.
Baca juga: Pertamina siap salurkan B50 menjelang peluncuran oleh Presiden Prabowo
Baca juga: Kaltim optimistis implementasi B50 dongkrak penyerapan sawit rakyat
