Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprakirakan tren penurunan harga minyak dunia akan mendorong tingkat inflasi melandai ke depannya. Namun, pemerintah dipastikan tetap mewaspadai faktor lain yang bisa mendorong kenaikan inflasi yaitu komponen harga bergejolak (volatile foods).
Untuk diketahui, inflasi tahunan Juni 2026 merangkak naik ke 3,34% (yoy) atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yakni 3,08% (yoy). Kenaikan tingkat inflasi ini disebabkan utamanya oleh komponen harga diatur pemerintah (administered price) yakni kenaikan harga Pertamax.
Selain harga BBM, Kemenko Perekonomian pun mengakui harga tiket pesawat juga mendorong inflasi Juni 2026 karena musim libur sekolah. Kenaikan indeks harga tak terbendung meski pemerintah sudah menggulirkan stimulus berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) tiket pesawat.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa terdapat faktor pendongkrak lebih banyak pada inflasi Juni 2026. Namun, dia menilai kondisinya masih terkendali apabila dilihat dari inflasi komponen inti (core inflation).
"Sebenarnya kalau core-nya kan masih 2,7% masih cukup bagus lah kalau mau dijadikan indikator buat daya beli," jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Harga minyak yang kini sudah dalam tren penurunan diharapkan bisa mendorong inflasi semakin melandai. Namun, Susi menyebut pemerintah akan tetap mewaspadai inflasi komponen harga bergejolak akibar faktor El Nino.
Baca Juga
- Inflasi Sumbar pada Juni 2026 di Atas Tingkat Nasional, BBM jadi Biang Kerok
- Harga Emas, BBM, dan Beras Dorong Inflasi Majalengka ke Level 3,40%
- Kenaikan Harga Bensin jadi Pemicu Utama Inflasi Kota Probolinggo
"Kami harus waspadai terutama untuk volatile food karena kan terdampak dengan musim dan sebagainya. Kalau inflasi Juni, kontribusinya tertinggi adalah administered prices yang sangat tinggi karena harga BBM nonsubsisi dan tiket angkutan liburan," paparnya.
Dari sisi target, Susi pun optimistis tingkat inflasi sampai akhir tahun masih akan dalam rentang kisaran 2,5% smapai 1%. Hal ini kendati tingkat inflasi sudah mencapai 3,08% pada Mei dan 3,34% pada Juni 2026.
Pengendalian juga sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inlasi Daerah (TPID). Susi mengaku beberapa kepala daerah menyebut situasi harga barang kebutuhan masyarakat dan daya beli masyarakat terkendali.
Di sisi lain, pemerintah turut mengharapkan stimulus ekonomi semester II/2026 bisa ikut meredam kenaikan harga dan menopang daya beli masyarakat.
Dari sisi daya beli, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) untuk 33,24 juta penerima selaam Juli-September 2026. Adapun untuk memperkuat permintaan, pemerintah menyediakan bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe.
Untuk industri, pemerintah memberikan tarif 0% untuk bea masuk impor LPG bagi industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
Ke depan, tantangan yang masih akan dihadapi untuk inflasi berkaitan dengan komponen harga bergejolak maupun harga diatur pemerintah. Namun, tingkat inflasi diyakini bakal melandai ke depannya.
"Bulan depan semestinya siklus mulai turun karena harga [minyak] brent dan WTI turun. Semestinya harga-harga yang lain juga ikut turun, karena ada komponen logistik di situ kan. Kalau bulan depan saya yakin pasti akan turun kalau inflasi," pungkas Susi.
