JAKARTA, KOMPAS.com - Kapoksi Nasdem Komisi II DPR Ujang Bey meminta agar biaya pilkada yang mahal serta gaji minim tidak selalu menjadi 'kambing hitam' ketika ada kepala daerah yang ditangkap terkait kasus korupsi.
Ujang menegaskan, terjun di dunia politik tidak sama dengan bisnis.
"Saya kira tidak tepat kalau minimnya gaji dan biaya pilkada yang mahal selalu dijadikan 'kambing hitam'. Karena terjun ke dunia politik, tidak seperti terjun ke dunia bisnis yang selalu ditakar dengan keuntungan/balik modal," ujar Ujang kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2026).
"Padahal Mendagri pernah menyampaikan itu bagian dari pengabdian ke masyarakat, jangan dikaitakan dengan untung rugi," sambungnya.
Baca juga: Menhut Raja Juli Bertemu Bupati Kuansing Sebelum OTT KPK, Ditinggalkan Sepucuk Amplop
Maka dari itu, Ujang menyebut dirinya sangat menyayangkan modus jual beli jabatan di lingkungan pemda.
Sebab, kata dia, kejadian korupsi kepala daerah selalu mengalami pengulangan, walaupun dengan modus berbeda-beda.
"Pak Mendagri juga dalam kesempatan RDP selalu mewanti-wanti agar kepala daerah bisa mawas diri dan harus bisa meningkatkan inovasi dan pembangunan di tengah-tengah TKD yang mengalami penurunan," tegas Ujang.
Sementara itu, Ujang menyarankan Kemendagri dan KPK melakukan pencegahan dini dengan memberikan pemahaman tentang aturan dan hukum.
"Yang paling utama adalah kembali lagi ke diri masing-masing kepala daerah karena itu benteng utama dari pencegahan," imbuhnya.
Baca juga: Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Minta Maaf soal Lagu “Lalaki Langit”
Diketahui, jika merujuk daftar OTT KPK sepanjang 2026, Bupati Langkat Syah Afandin menjadi kepala daerah ke-9 yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun ini.
Sebelum Syah Afandin, ada sejumlah kepala daerah yang lebih dulu ditangkap atau menyerahkan diri setelah operasi tangkap tangan KPK.
Mereka adalah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Dengan demikian, penangkapan Syah Afandin menambah panjang daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK sepanjang 2026.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
