Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan peningkatan kapasitas dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi, terutama pada periode puncak angkutan.
Kemacetan di lintasan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu terjadi berulang saat musim mudik Lebaran, libur panjang, maupun libur sekolah.
Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan peningkatan kapasitas dermaga telah masuk dalam rencana pengembangan perseroan, termasuk melalui peningkatan kapasitas dermaga eksisting di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan penyeberangan, khususnya untuk mengakomodasi kendaraan logistik besar dan meningkatkan fleksibilitas operasional di kedua pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (3/7/2026).
Menurut Windy, peningkatan kapasitas tersebut ditujukan untuk memperbesar daya tampung layanan penyeberangan, terutama bagi kendaraan logistik besar, sekaligus meningkatkan fleksibilitas operasional di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Dia menjelaskan operasional penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk sejauh ini masih berjalan normal. Namun, utilisasi pelabuhan meningkat signifikan pada periode tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, libur panjang, maupun ketika terjadi gangguan operasional kapal sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas penyeberangan yang lebih intensif.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala. Saat ini kendaraan logistik besar hanya dapat dilayani melalui tiga dermaga landing craft machine (LCM) dan Dermaga moveable bridge (MB) IV. Sementara itu, Dermaga MB I, MB II, MB III, serta dermaga ponton melayani kendaraan kecil hingga sedang dan bus.
Kondisi tersebut membatasi pilihan operasional untuk kendaraan besar ketika volume penyeberangan meningkat.
Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas, ASDP memprioritaskan peningkatan Dermaga Ponton Ketapang menjadi Dermaga MB dengan kapasitas hingga 60 ton. Selain itu, kapasitas Dermaga MB II Gilimanuk juga akan ditingkatkan menjadi 60 ton dari sebelumnya 35 ton sehingga dapat menjadi pasangan operasional dermaga eks-ponton di Ketapang.
Windy mengatakan peningkatan kapasitas kedua dermaga tersebut diharapkan memperluas layanan bagi kendaraan logistik besar sekaligus meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan.
ASDP juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyiapkan peningkatan kapasitas layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
"Peningkatan kapasitas dermaga menjadi salah satu upaya jangka menengah dan panjang untuk memperkuat keandalan layanan, meningkatkan fleksibilitas operasional, serta mengantisipasi pertumbuhan trafik dan potensi kepadatan pada periode-periode tertentu," ujar Windy.
Saat ini proyek peningkatan kapasitas dermaga masih berada pada tahap persiapan. Pekerjaan ditargetkan dimulai tahun ini dengan estimasi penyelesaian sekitar 15 bulan sejak groundbreaking.
Selain itu, ASDP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Sebelumnya, Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan perseroan telah menyiapkan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap hingga 2029. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pengembangan dermaga baru.
Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas dermaga akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini untuk memperkuat layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
“Rencana tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
ASDP menilai transformasi Pelabuhan Ketapang memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan kelancaran layanan penyeberangan.
