JAKARTA, KOMPAS – Suntikan dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL ke sistem perbankan dapat memberikan bantalan likuiditas. Namun, kebijakan ini tidak serta merta akan memacu pertumbuhan kredit. Sebab, tantangan utamanya, bukan pada likuiditas perbankan, melainkan permintaan kredit.
Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan, dana SAL yang mengendap di sistem perbankan pada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tercatat Rp 381 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan penempatan yang semula pada September 2025 sebesar Rp 200 triliun.
Dalam prosesnya, pemerintah memang sempat menarik kembali sebagian dana SAL yang sudah ditempatkan di bank-bank plat merah. Namun, dana tersebut akhirnya dikembalikan dan bahkan ditambah dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, pada Jumat (3/7/2026), berpendapat, tambahan penempatan SAL hingga sekitar Rp 381 triliun di Himbara memang dapat memperkuat likuiditas dan mengurangi tekanan biaya dana (cost of fund) bank.
Akan tetapi, ekspektasi bahwa dana tersebut akan langsung menurunkan suku bunga kredit perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global dan suku bunga acuan yang masih tinggi, bahkan sudah dikerek sebesar 75 basis poin dalam dua bulan ke level 5,75 persen.
“Bank cenderung memanfaatkan likuiditas tambahan ini untuk memperkuat buffer (bantalan) likuiditas, menjaga kualitas aset, dan menyalurkan kredit secara lebih selektif daripada melakukan penurunan suku bunga kredit secara aktif,” ujarnya.
Dengan kata lain, suntikan SAL tersebut berfungsi sebagai instrumen yang meredam kenaikan biaya dana seiring dengan naiknya suku bunga acuan. Selain itu, dengan adanya tambahan dana SAL, bank-bank Himbara juga dapat menjaga margin bunga bersih.
Tantangan terbesar justru bukan pada ketersediaan dana, melainkan kemampuan untuk menciptakan permintaan kredit yang berkualitas di tengah dunia usaha yang masih berhati-hati berekspansi dan bank yang semakin konservatif dalam mengelola risiko.
Menurut dia, dampak dari suntikan dana SAL terhadap perekonomian baru akan dirasakan ketika perbankan menyalurkannya ke sektor produktif, seperti manufaktur, hilirisasi, pertanian modern, dan infrastruktur, alih-alih hanya mengendap sebagai kelebihan likudiitas.
“Tantangan terbesar justru bukan pada ketersediaan dana, melainkan kemampuan untuk menciptakan permintaan kredit yang berkualitas di tengah dunia usaha yang masih berhati-hati berekspansi dan bank yang semakin konservatif dalam mengelola risiko,” kata Trioksa.
Artinya, penempatan dana SAL ke bank-bank anggota Himbara tidak serta akan menjamin penyaluran kredit akan tumbuh tinggi. Ia memperkirakan, pertumbuhan kredit hingga akhir tahun akan berada di kisaran 9 persen dengan mempertimbangkan faktor global dan domestik.
Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi, berpandangan, tambahan likuiditas melalui penempatan dana SAL ke Himbara berdampak signifikan terhadap suku bunga dan kredit dalam jangka pendek.
“Jika dana ini disalurkan ke sektor yang tepat, kebijakan tersebut dapat menahan perlambatan ekonomi, menjaga modal kerja dunia usaha, dan mencegah kenaikan suku bunga kredit bergerak terlalu cepat,” tuturnya,” katanya.
Di sisi lain, penempatan dana SAL juga memiliki sejumlah risiko. Syafruddin menuturkan, risiko kebijakan ini juga besar karena fiskal sedang memberikan tambahan likuiditas ketika Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.
Dalam hal ini, pasar dapat membaca kebijakan tersebut sebagai sinyal bauran kebijakan yang tidak sepenuhnya searah. Selain itu, risiko juga datang dari celah disiplin kredit, dominasi bank-bank Himbara, pembelian surat berharga negara (SBN), serta penyaluran kredit ke sektor berdaya impor tinggi.
Ia menjelaskan, risiko penyaluran kredit ke sektor dengan kebutuhan impor tinggi perlu dicermati. Apalagi, Indonesia tengah menghadapi defisit perdagangan sebesar 1,61 miliar dolar AS, turunnya ekspor 5,73 persen secara tahunan, serta lonjakan impor 22,16 persen, dan impor minyak olahan 99,5 persen pada Mei 2026.
“Jika kredit dari SAL mendorong konsumsi impor, energi impor, atau proyek yang bergantung besar pada input luar negeri, kebijakan ini dapat memperlebar tekanan eksternal, melemahkan rupiah, dan memaksa BI mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama,” ujarnya.
Menurut dia, penempatan dana SAL untuk kondisi saat ini harus dilakukan secara terukur, bersifat sementara, transparan, bersyarat, dan berbasis kinerja. Artinya, Kemenkeu perlu menetapkan target sektor, indikator penyaluran, kualitas kredit, serta mekanisme evaluasi secara terbuka.
Porsi di BI menjaga kredibilitas dan ruang fiskal, porsi di Himbara menjaga intermediasi dan produksi. Kombinasi ini paling masuk akal selama pemerintah memasang pagar ketat, yakni dana di bank harus mengalir ke kredit produktif, bukan ke spekulasi aset, pembiayaan konsumtif, atau sektor yang memperbesar impor.
Dalam hal ini, dana SAL sebaiknya diarahkan ke sektor berorientasi eksportir, industri padat karya yang sehat, pangan, energi domestik, substitusi impor yang layak secara ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produktif, serta sektor yang menghasilkan devisa bersih.
Selain itu, Syafruddin turut meningatkan, pilihan terbaik saat ini bukanlah menempatkan seluruh SAL di BI atau di sistem perbankan, melainkan membaginya berdasarkan fungsi makro. Dengan kata lain, SAL dapat menjadi bantalan kas negara, memperkuat persepsi disiplin fiskal, dan mendukung stabilitas.
“Porsi di BI menjaga kredibilitas dan ruang fiskal, porsi di Himbara menjaga intermediasi dan produksi. Kombinasi ini paling masuk akal selama pemerintah memasang pagar ketat, yakni dana di bank harus mengalir ke kredit produktif, bukan ke spekulasi aset, pembiayaan konsumtif, atau sektor yang memperbesar impor,” tuturnya.
Adapun bank-bank anggota Himbara yang menampung dana SAL tersebut, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penempatan dana SAL merupakan langkah strategis dalam rangka menjaga likuiditas di tengah berbagai tantangan ekonomi. Likuiditas tersebut juga akan menjadi motor utama bagi perseroan dalam memacu pertumbuhan kredit.
"Ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur," ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (30/6/2026).
Di sisi lain, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, tambahan likuiditas melalui penempatan SAL akan dimanfaatkan oleh perseroan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.
Lebih lanjut, penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.
"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery melalui siaran persnya pada Senin (29/6/2026).
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).
