Istanbul (ANTARA) - Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani dengan Israel "tidak melegitimasi berlanjutnya pendudukan Israel atas Lebanon".
Presiden Aoun menegaskan kesepakatan itu justru memberdayakan tentara Lebanon untuk memperluas kewenangan ke seluruh wilayah negara tersebut.
Aoun menyampaikan hal itu dalam pertemuannya dengan delegasi dari Asosiasi Universitas Lebanon, Ikatan Dokter Lebanon, dan Ordo Maronit Lebanon, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Lebanon, Jumat.
Baca juga: Serangan Israel berlanjut di Lebanon Selatan
Keputusan berdaulat Lebanon, lanjutnya, bertujuan memisahkan dengan masalah Iran-AS, sehingga menjadi perhatian bagi sebagian pihak yang terbiasa berada di bawah kendali pihak lain, yang mengambil keputusan dan bernegosiasi atas nama Lebanon.
"Rumusan kerangka kerja tersebut tidak melegitimasi berlanjutnya pendudukan Israel atas Lebanon, melainkan bertujuan untuk memberdayakan tentara Lebanon agar dapat memperluas kendalinya atas seluruh wilayah Lebanon," kata Aoun.
Dia menambahkan tidak ada pihak yang meragukan peran militer Lebanon. Menurut Aoun, militer Lebanon akan sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah selatan setelah pasukan Israel ditarik.
Baca juga: PBB: Sebanyak 40 Persen dari 1 Juta pengungsi Lebanon kembali ke rumah
Pekan lalu, Lebanon dan Israel—dengan mediasi Amerika Serikat—menandatangani kesepakatan yang mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon, dimulai dari dua area percontohan.
Namun demikian, kesepakatan itu tidak menetapkan jadwal pasti untuk penarikan penuh pasukan Israel.
Tahapan selanjutnya dikaitkan dengan kesiapan tentara Lebanon mengambil alih tanggung jawab keamanan serta pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah.
Pemerintah Lebanon menggambarkan kesepakatan itu sebagai "langkah pertama" untuk memulihkan kedaulatan negara atas seluruh wilayah dan memungkinkan penduduk yang mengungsi kembali ke kampung halaman mereka.
Baca juga: Israel tunda penarikan pasukan dari dua wilayah di Lebanon selatan
Sementara itu, kelompok gerakan Hizbullah menolak kesepakatan tersebut dan menganggapnya "tidak sah". Kelompok itu menilai upaya penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjatanya telah melampaui "semua garis merah".
Kementerian Kesehatan Lebanon telah mencatat sedikitnya 4.298 orang tewas dan 12.196 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret lalu.
Israel telah menduduki sebagian wilayah Lebanon selatan selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa di antaranya dilakukan selama beberapa dekade.
Israel juga menguasai wilayah tambahan selama perang 2023-2024 dan telah maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Lebanon bahas peran militer pasca kesepakatan kerangka dengan Israel
Presiden Aoun menegaskan kesepakatan itu justru memberdayakan tentara Lebanon untuk memperluas kewenangan ke seluruh wilayah negara tersebut.
Aoun menyampaikan hal itu dalam pertemuannya dengan delegasi dari Asosiasi Universitas Lebanon, Ikatan Dokter Lebanon, dan Ordo Maronit Lebanon, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Lebanon, Jumat.
Baca juga: Serangan Israel berlanjut di Lebanon Selatan
Keputusan berdaulat Lebanon, lanjutnya, bertujuan memisahkan dengan masalah Iran-AS, sehingga menjadi perhatian bagi sebagian pihak yang terbiasa berada di bawah kendali pihak lain, yang mengambil keputusan dan bernegosiasi atas nama Lebanon.
"Rumusan kerangka kerja tersebut tidak melegitimasi berlanjutnya pendudukan Israel atas Lebanon, melainkan bertujuan untuk memberdayakan tentara Lebanon agar dapat memperluas kendalinya atas seluruh wilayah Lebanon," kata Aoun.
Dia menambahkan tidak ada pihak yang meragukan peran militer Lebanon. Menurut Aoun, militer Lebanon akan sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah selatan setelah pasukan Israel ditarik.
Baca juga: PBB: Sebanyak 40 Persen dari 1 Juta pengungsi Lebanon kembali ke rumah
Pekan lalu, Lebanon dan Israel—dengan mediasi Amerika Serikat—menandatangani kesepakatan yang mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon, dimulai dari dua area percontohan.
Namun demikian, kesepakatan itu tidak menetapkan jadwal pasti untuk penarikan penuh pasukan Israel.
Tahapan selanjutnya dikaitkan dengan kesiapan tentara Lebanon mengambil alih tanggung jawab keamanan serta pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah.
Pemerintah Lebanon menggambarkan kesepakatan itu sebagai "langkah pertama" untuk memulihkan kedaulatan negara atas seluruh wilayah dan memungkinkan penduduk yang mengungsi kembali ke kampung halaman mereka.
Baca juga: Israel tunda penarikan pasukan dari dua wilayah di Lebanon selatan
Sementara itu, kelompok gerakan Hizbullah menolak kesepakatan tersebut dan menganggapnya "tidak sah". Kelompok itu menilai upaya penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjatanya telah melampaui "semua garis merah".
Kementerian Kesehatan Lebanon telah mencatat sedikitnya 4.298 orang tewas dan 12.196 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret lalu.
Israel telah menduduki sebagian wilayah Lebanon selatan selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa di antaranya dilakukan selama beberapa dekade.
Israel juga menguasai wilayah tambahan selama perang 2023-2024 dan telah maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Lebanon bahas peran militer pasca kesepakatan kerangka dengan Israel
