jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mendukung dan mengapresiasi langkah Danantara Indonesia memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya sektor hilirisasi BUMN, berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
BACA JUGA: Danantara Buktikan Transformasi BUMN Tak Lagi Wacana, tetapi Tercermin lewat Laba
Anshar Ilo menyampaikan dukungan tersebut menyusul pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, yang mengungkapkan dalam pertemuan dengan KPK, pihaknya memperoleh berbagai masukan terkait mitigasi potensi tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.
Dony juga menyebutkan bahwa kerja sama antara Danantara dan KPK akan diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal.
BACA JUGA: Ketua Umum LOGIS 08 Apresiasi Respons Cepat Dasco Hadapi Ancaman PHK
Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan dan BUMN yang profesional serta berintegritas.
"LOGIS 08 mendukung penuh langkah Danantara menggandeng KPK. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada aspek pencegahan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek hilirisasi BUMN dari dugaan penyimpangan, permainan oknum, maupun praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara," ujar Anshar Ilo.
BACA JUGA: Dukung Perubahan Batas Usia Pensiun Polri, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Demi Stabilitas dan Profesionalisme Institusi
Menurut mantan wakil Ketua Umum DPP KNPI ini, proyek hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, setiap penggunaan anggaran, proses investasi, hingga pengadaan barang dan jasa harus diawasi secara ketat.
Anshar menegaskan keberadaan Danantara sebagai pengelola investasi strategis akan semakin mendapat kepercayaan publik apabila dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat.
"Jangan ada ruang bagi mafia proyek atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan program hilirisasi untuk kepentingan pribadi. KPK harus diberi ruang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, bahkan penindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum," tegasnya.
Dia juga mengajak seluruh jajaran BUMN untuk menjadikan kerja sama dengan KPK sebagai budaya tata kelola yang baik (good corporate governance), sehingga setiap proyek strategis nasional dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
LOGIS 08 optimistis, sinergi antara Danantara dan KPK akan memperkuat kepercayaan investor sekaligus memastikan pembangunan industri hilirisasi Indonesia berlangsung secara bersih, profesional, dan berkelanjutan.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
