Menteri Keuangan Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembersihan besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa langkah drastis, termasuk pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sudah pernah diputuskan demi membenahi sistem yang tidak efisien dan rentan koruptif.
Purbaya mengungkapkan bahwa ancaman pembubaran Bea Cukai justru datang dari Presiden Prabowo Subianto dan bukan gertakan semata. Keputusan tersebut bahkan sempat menjadi wacana di tingkat rapat kabinet.
Dalam rencananya, saat Bea Cukai dibubarkan, pemerintah bakal mempertimbangkan untuk menyerahkan sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan surveyor internasional asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
Baca Juga: Adik Prabowo Disebut Untung dari Piala Dunia 2026, Ini Kata Arsari Group
Purbaya mengaku ada ketegangan yang terjadi antara dirinya dan Bea Cukai. Namun, ia akhirnya membuka fakta bahwa justru ide tersebut datang dari Presiden Prabowo. Justru ia yang akhirnya melobi presiden untuk menunda eksekusi pembubaran tersebut agar ia diberi kesempatan selama satu tahun.
“Saya baru rapat delapan bulan, tapi sudah membaik sedikit, karena ancaman presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin, diganti sama SGS. Itu Societate Sociate General apa gitu, surveyor dari Swedia apa Swiss, kalau enggak salah. Outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit,” kata Purbaya dalam Podcast bersama Deni Sumargo yang tayang Kamis (2/7/2026).
