REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada lembaga antirasuah. Menhut Raja sempat menerima amplop yang ditinggalkan oleh Suhardiman yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
"Ya, mestinya itu kesadaran dari pihak penyelenggara negaranya," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).
- Bupati Langkat Syah Afandin Ditahan KPK, Diduga Terima Suap Rp1,2 Miliar
- Dito Ariotedjo Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Kuota Haji
- KPK Ungkap Pihak Tak Dikenal Jemput Bupati Kuansing Saat OTT
Menurut Taufik, kewajiban melaporkan dugaan gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Penyelenggara negara mestinya sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajibannya," katanya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Penyidik KPK pun menangkap setidaknya 10 orang.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap. Mereka dijerat terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Menanggapi perkara tersebut, Menhut Raja pada Kamis (2/7/2026), menjelaskan saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, yang bersangkutan meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.
Dia megaku, baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Raja kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.
Petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Raja menyebut, amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Pemkab Kuantan Singingi.
