JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tidak menampik biaya ibadah haji pada 2027 yang diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Angka kenaikan, kemungkinan besar ada kenaikan (biaya),” kata Irfan saat ditemui di Lapangan Makodau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
Meski demikian, Irfan belum mengungkapkan besaran kenaikan biaya haji tersebut.
Menurut dia, usulan anggaran masih akan dibahas bersama DPR sebelum diputuskan.
Baca juga: Saat Rakernas Evaluasi Haji 2026 Digelar dengan Nuansa Militer
“Nanti kita akan bahas, kita sudah ajukan anggarannya cuma nanti akan dibahas dengan Pak Marwan (Ketua Komisi VII DPR RI) dan timnya, dengan kita juga,” tegas dia.
Irfan menegaskan, pemerintah akan berupaya agar kenaikan biaya haji tidak membebani calon jemaah.
Dalam kesempatan ini, Irfan juga menyinggung soal kenaikan harga avtur hingga pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Menhaj Akui Layanan Haji 2026 di Mina Jadi Titik Terlemah, Minta Dievaluasi Total
“Kita tidak bisa mengelak depresiasi mata uang kita, nilai harga dari avtur, dan pemerintah Saudi juga mengubah beberapa layanan, meningkatkan beberapa layanan yang otomatis juga akan berpengaruh pada harga dari layanan itu sendiri,” ucap dia.
Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR mulai menghitung besaran biaya haji yang dinilai wajar, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kita mulai menghitung-hitung dengan teman-teman DPR Komisi VIII berapa harga yang layak, yang pantas, dan tentu yang tidak memberatkan kepada jemaah haji kita,” pungkas dia.
Baca juga: Menhaj Minta Rakernas Evaluasi Haji 2026 Ungkap Kekurangan untuk Perbaiki Layanan Jemaah
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
