Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai, masuknya investasi baru di sektor industri makanan minuman (mamin) menjadi sinyal positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor manufaktur nasional.
Menurutnya, keputusan Givaudan memperluas investasi menunjukkan Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor global meskipun diwarnai konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Diketahui, Givaudan membangun fasilitas di Indonesia dengan nilai investasi mencapai CHF50 juta atau sekitar Rp1,1 triliun itu dibangun di atas lahan seluas 50.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 24.000 meter persegi. Pada tahap awal, investasi tersebut menciptakan sekitar 60 lapangan kerja dengan potensi ekspansi tenaga kerja hingga ratusan orang pada tahap berikutnya.
Afriansyah mengatakan perusahaan tersebut tidak hanya mengolah bahan baku dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, tetapi juga mengekspornya ke pasar internasional sehingga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus devisa negara.
“Inilah yang membuat kekuatan ekonomi dan peluang kerja semakin besar di Indonesia,” imbuhnya.
Menurutnya, antusiasme investor untuk berinvestasi di Indonesia masih cukup besar, meskipun kondisi manufaktur secara umum belum cukup pulih.
Baca Juga
- Givaudan Indonesia Bangun Pabrik Perisa, Berpeluang Serap Ratusan Tenaga Kerja
- Givaudan Bangun Pabrik Perisa Baru Senilai Rp1,1 Triliun di Cikarang
Di sisi lain, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, kinerja industri makanan dan minuman secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan tahun lalu meskipun kondisi tiap subsektor berbeda.
"Ada yang tumbuh bagus, ada yang tumbuhnya moderat, ada yang tumvuhnya kurang bagus. Tetapi secara total kami masih yakin pasti lebih bagus dari tahun lalu," sebutnya dalam acara Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia di Jakarta, kemarin.
Adhi memperkirakan, pertumbuhan industri makanan dan minuman hingga akhir tahun masih dapat dipertahankan di kisaran 7%, melanjutkan capaian pertumbuhan sebesar 7,04% pada kuartal I/2026.
Dia pun mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah yang mulai merespons berbagai keluhan pelaku usaha, seperti penyesuaian harga gas industri dan relaksasi bea masuk untuk bahan baku plastik yang dinilai dapat membantu menekan biaya produksi.
Kendati demikian, Adhi menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan, terutama tingginya biaya energi, logistik, serta regulasi bahan baku yang dinilai belum cukup mendukung daya saing industri.
“Jadi kita terus berupaya menyampaikan ke pemerintah. Dan kita berharap pemerintah segera memperbaiki regulasi-regulasinya, supaya bisa mendorong industri semakin kuat,” tuturnya.
Aktivitas manufaktur Indonesia diketahui kembali memasuki fase kontraksi pada Juni 2026 setelah PMI Manufaktur turun ke level 46,9 dari 50,0 pada Mei 2026. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti menyebut, penurunan tersebut merupakan kontraksi terdalam dalam 1 tahun sekaligus penurunan kedua dalam 3 bulan terakhir yang menutup semester I/2026.
Pelemahan dipicu oleh turunnya pesanan baru sehingga volume produksi mencatat penurunan terbesar sejak April 2025. S&P Global mencatat lemahnya permintaan domestik akibat penurunan daya beli masyarakat yang tertekan kenaikan harga menjadi faktor utama kontraksi.
Permintaan ekspor juga mengalami penurunan terdalam sejak Agustus 2021. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, yang kemudian mendorong produsen menaikkan harga jual.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juni 2026 sebesar 52,90, meski melambat 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Industri dalam negeri disebut masih dibayangi kenaikan harga bahan baku impor sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu peningkatan harga energi dunia.
Di saat bersamaan, pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban biaya produksi industri.
Selain itu, pada Juni 2026, sejumlah sebagian industri dan kawasan industri juga menghadapi gangguan berupa pemadaman listrik yang menghambat proses produksi, terutama bagi industri yang operasional sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik.
Tantangan lain berasal dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas yang berasal dari hasil regasifikasi LNG. Kementerian Perindustrian juga mencermati mulai munculnya tantangan dari sisi permintaan terutama permintaan domestik.
Kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai memengaruhi ruang belanja konsumsi rumah tangga terhadap produk manufaktur. Namun, pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan.
