HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah melakukan penyesuaian target pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada tahun 2026. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan sekitar 40 ribu unit koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap sebelum seluruh target nasional terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan bersama kepala desa dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Sawerigading, Sabtu, 4 Juli.
“Saya minta fokus Kopdes tahun ini 40 ribu, berarti ada 40 ribu yang belum selesai dibangun,” ujar Zulkifli Hasan dihadapan ratusan kepala desa.
Zulkifli Hasan menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar menjadi tempat masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang berfungsi mempersingkat rantai distribusi barang sekaligus menjadi pusat pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Kopdes itu bukan supermarket, bukan. Kopdes itu infrastruktur pemerintah untuk memotong rantai pasok. Contoh saya putuskan akan membagi 33 juta lebih desil 1-2 beras, total 1 juta ton selama 3 bulan. Yang membagi itu kopdes, siapa pengurusnya kepala desa dan kawan-kawan,” kata Zulhas disambut sorak sorai kepala desa.
Ia mengungkapkan, proses pembentukan kelembagaan koperasi masih terus berjalan. Pemerintah menargetkan struktur organisasi koperasi beserta penyiapan manajer di setiap lokasi selesai pada September 2026 sehingga operasional penuh dapat dimulai sekitar Oktober mendatang.
“Koperasinya belum jadi, akan jadi nanti September. Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” katanya.
Pemerintah juga berencana memusatkan penyaluran berbagai program bantuan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar distribusinya lebih efektif, terkoordinasi, dan mudah dijangkau masyarakat desa.
Program yang akan disalurkan melalui koperasi tersebut meliputi bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), layanan pembayaran berbagai kebutuhan masyarakat, hingga penyaluran pupuk dan gas bersubsidi.
“PKH, bantuan alsintan dan semua bantuan pemerintah nanti di drop ke kopdes. Kopdes yang bagikan ke masyarakat. Bayar listrik dan bayar telpon nanti di kopdes. Yang subsidi pupuk dan gas nanti dijual di Kopdes,” lanjutnya.
Selain menjadi pusat layanan dan distribusi pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat. Skema ini disiapkan untuk menjaga stabilitas harga komoditas ketika harga pasar berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga petani maupun nelayan tetap memperoleh nilai jual yang layak.
“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” jelasnya.(uca)
