Kasus Fraud Meningkat, Industri Keuangan Andalkan AI untuk Deteksi Dini

bisnis.com
13 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko penipuan atau fraud menjadi salah satu tantangan paling mendesak bagi industri keuangan Indonesia, khususnya perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech).

Indonesian FSI & Regulatory Practitioner Aribowo menilai pendekatan penanganan fraud yang hanya mengandalkan pemeriksaan manual atau respons setelah insiden tidak lagi memadai.

Bank dan perusahaan fintech kini membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini melalui analisis data transaksi, perilaku pengguna, perangkat, hingga aktivitas digital secara menyeluruh.

Dia menegaskan fraud kini harus dipandang sebagai risiko strategis karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, hingga kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

"Di tengah pertumbuhan transaksi digital, fraud tidak lagi sekadar menjadi risiko operasional. Bank dan perusahaan fintech perlu memastikan strategi anti-fraud tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memiliki proses yang jelas untuk deteksi, eskalasi, investigasi, hingga tindak lanjut," ujarnya dalam pernyataan, Sabtu (4/7/2026).

Lonjakan transaksi keuangan digital di Indonesia membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko penipuan yang semakin kompleks. Bukan lagi sekadar transaksi ilegal, pelaku kini memanfaatkan berbagai modus, mulai dari social engineering, pencurian identitas, pengambilalihan akun (account takeover), hingga penyalahgunaan identitas digital.

Baca Juga

  • Modus Kian Canggih, Penanganan Fraud Digital Harus Berevolusi
  • AI Jadi Game Changer Industri Fintech, Ini 3 Kunci Suksesnya
  • Suku Bunga & Biaya Hidup Naik, Lender Fintech Individu Kian Selektif

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi industri jasa keuangan yang dituntut mampu menjaga keamanan transaksi tanpa mengorbankan kenyamanan nasabah.

Seiring berkembangnya layanan digital, transaksi berlangsung semakin cepat, lintas kanal, dan real time, sementara pelaku penipuan juga semakin adaptif dalam mengeksploitasi celah pada sistem, perangkat, maupun perilaku pengguna.

Besarnya tantangan itu tercermin dari tingginya aktivitas digital masyarakat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta orang dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%.

Pola Penipuan Kian Kompleks

Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi pada April 2026 atau meningkat 42,86% secara tahunan.

Pertumbuhan juga terjadi pada transaksi mobile banking sebesar 15,92%, internet banking 22,95%, serta transaksi QRIS yang melonjak hingga 108,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, peningkatan transaksi digital tersebut diikuti lonjakan kasus penipuan. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, lembaga tersebut telah menerima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan.

Sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan, 515.553 rekening berhasil diblokir, dan dana korban senilai Rp638,9 miliar berhasil diamankan.

Banking Fraud Risk Technology Practitioner Bayu Hasdianto menilai pola penipuan yang semakin beragam membuat sistem pengelolaan fraud harus mampu membaca berbagai indikator risiko secara bersamaan, mulai dari pola transaksi, perilaku nasabah, perangkat yang digunakan, hingga kanal digital yang diakses.

Menurutnya, semakin cepat sinyal risiko teridentifikasi, semakin besar peluang lembaga keuangan mencegah kerugian sekaligus menjaga pengalaman transaksi nasabah tetap aman.

Penguatan sistem anti-fraud juga menjadi tuntutan regulator. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan yang mewajibkan penerapan strategi menyeluruh mulai dari pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemberian sanksi, pemantauan, hingga evaluasi.

Deputy Vice President, Business Development, Product, and Partnerships M2P Fintech Madhusudhan Ramakrishnan menilai pemanfaatan Fraud Management System berbasis AI akan menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi ancaman fraud yang terus berkembang.

Teknologi tersebut memungkinkan lembaga keuangan mengintegrasikan berbagai sinyal risiko ke dalam satu platform sehingga proses deteksi, analisis, investigasi, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

"AI dapat memperkuat proses deteksi anomali dan penilaian risiko hingga prioritisasi respons dan pembelajaran dari kasus sebelumnya. Dengan sistem yang terintegrasi, fraud management dapat menjadi lebih proaktif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan bisnis," ujarnya.

Selain memperkuat keamanan, pendekatan berbasis AI juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kenyamanan nasabah. Dengan deteksi yang lebih presisi, transaksi yang sah dapat diproses tanpa hambatan, sementara pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap aktivitas yang benar-benar berisiko.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Masih Sulit Buang Air Kecil Meski Rutin Senam Kegel? Ini Penjelasan Dokter
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Warung Filadelphia kenalkan hidangan dan keramahan khas Indonesia
• 14 jam laluantaranews.com
thumb
Permintaan Melemah, Harga Emas Diproyeksi ke USD4.500 pada Kuartal IV
• 3 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Tak Hanya Ditembak, Satgas Ops Damai Cartenz Ungkap Pilot Pesawat AMA PK-RCY Juga Alami Kekerasan Benda Tumpul
• 23 jam lalutvonenews.com
thumb
Tinggalkan Sekolah Formal, Orang Kaya Kini Pilih Sekolah AI
• 20 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.