MATARAM, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dua atau tiga persen.
Ia menyampaikan usulan tersebut usai melantik Pengurus DPW PPP NTB dan DPC PPP Kabupaten/Kota di NTB periode 2026-2031 di Mataram, Sabtu (4/7/2026), menanggapi wacana ambang batas parlemen hingga tujuh persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
"Karena kita ingin membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel maka menurut pandangan saya harus diturunkan dari empat persen, apakah tiga persen atau dua persen," kata dia seperti dikutip Antara.
Menurutnya, angka dua atau tiga persen merupakan yang paling ideal bagi PPP. Sebab, jika ambang batas berada di bawah dua persen, misalnya nol persen, ia meyakini akan muncul ribuan partai politik.
Baca Juga: Feri Amsari Respons Risiko Penundaan Pembahasan Revisi UU Pemilu
"Kalau nol persen nggak mungkin, karena kalau nol persen akan ada ribuan partai bermunculan. Tapi itu pun pada akhirnya rakyat yang akan menyeleksi dan PPP sudah memiliki pengalaman untuk itu," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku PPP selalu siap berapa pun persentase ambang batas parlemen. Sebab, partainya sudah kenyang dengan pengalaman mengikuti berbagai pemilu sejak tahun 1973.
"PPP itu sudah mengikuti pemilu 11 kali, sistem terbuka sudah, sistem tertutup sudah, ada parliamentary threshold (PT) dan tidak ada PT juga sudah,” ucapnya.
“Jadi, kita sebagai partai politik harus siap apapun yang diputuskan dalam kesepakatan politik baik antara pemerintah maupun yang diatur dalam perundang-undangan," ujarnya.
Baca Juga: Safari Politik ke Lampung, Jokowi Optimistis PSI Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Antara
- partai persatuan pembangunan
- ppp
- ambang batas parlemen
- mardiono
- revisi uu pemilu
