REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai literasi digital menjadi salah satu kunci untuk menghadapi meningkatnya ancaman penipuan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake. Kemampuan masyarakat mengenali modus kejahatan digital dinilai perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi.
Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan, pelaku kejahatan siber kini semakin memanfaatkan AI untuk memanipulasi identitas digital sehingga penipuan menjadi lebih sulit dikenali.
Baca Juga
Mengapa Manusia Jadi Titik Terlemah Keamanan Siber?
Serangan Siber Kripto Kian Kompleks, AI Perkuat Sistem Keamanan
Pembahasan RUU Keamanan Siber Didorong Lebih Partisipatif
“Rendahnya tingkat literasi digital masih menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan,” kata Daniel.
Menurut Daniel, modus phishing dan social engineering terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang mampu meniru wajah, suara, hingga bahasa tubuh seseorang secara sangat meyakinkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna,” ujarnya.
Daniel mengatakan, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi maupun permintaan transaksi yang diterima melalui media digital.
OJK bersama Satgas PASTI, lanjut Daniel, terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan transaksi digital sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan, penguatan literasi keamanan siber memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” kata Satryo.
Menurut Satryo, peningkatan kesadaran dan kecakapan digital menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber berbasis AI sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku penipuan.
