Apa Itu Tatar Sunda? Ini Arti, Sejarah, dan Wilayah yang Termasuk di Dalamnya

Jakarta: Istilah Tatar Sunda belakangan kembali menjadi perbincangan publik seiring munculnya usulan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Meski terdengar akrab bagi sebagian masyarakat, masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu Tatar Sunda?

Tatar Sunda bukanlah nama provinsi atau wilayah administratif seperti Jawa Barat. Istilah ini merujuk pada kawasan budaya yang menjadi tempat berkembangnya masyarakat Sunda beserta bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Lantas, apa arti Tatar Sunda, bagaimana sejarahnya, dan wilayah mana saja yang termasuk di dalamnya? Simak penjelasannya berikut ini. Apa Itu Tatar Sunda? Tatar Sunda adalah sebutan untuk wilayah kebudayaan masyarakat Sunda yang secara historis telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Sunda di Pulau Jawa bagian barat.

Kata "tatar" dalam bahasa Sunda memiliki arti wilayah, kawasan, atau tanah. Sementara "Sunda" mengacu pada identitas etnis yang memiliki bahasa, budaya, serta sejarah yang khas. Dengan demikian, Tatar Sunda dapat diartikan sebagai wilayah tempat berkembangnya kebudayaan Sunda.

Istilah ini lebih menekankan pada aspek sejarah dan budaya dibandingkan batas administratif pemerintahan. Sejarah Tatar Sunda
Peta Kerajaan Sunda, Dok: Humas Jabar

Keberadaan Tatar Sunda telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Wilayah ini menjadi pusat berkembangnya sejumlah kerajaan besar di Nusantara, seperti Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, Kerajaan Talaga, Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten, hingga Kerajaan Pajajaran.

Dalam berbagai naskah kuno, wilayah Sunda digambarkan sebagai daerah yang memiliki identitas budaya yang kuat, mulai dari bahasa, sistem pemerintahan tradisional, hingga nilai-nilai kehidupan masyarakatnya.

Hingga kini, warisan budaya tersebut masih dapat dijumpai melalui berbagai tradisi, kesenian, kuliner, hingga penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari.

Wilayah Tatar Sunda Secara umum, Tatar Sunda mencakup sebagian besar wilayah yang kini berada di Provinsi Jawa Barat. Beberapa daerah yang dikenal sebagai bagian dari Tatar Sunda antara lain:

• Bandung
• Bogor
• Sukabumi
• Cianjur
• Garut
• Tasikmalaya
• Ciamis
• Kuningan
• Sumedang
• Purwakarta
• Subang
• Indramayu (sebagian wilayah)
• Majalengka
• Cirebon (sebagian wilayah)
• Bekasi
• Depok
• Cimahi
• Banjar

Selain itu, sebagian wilayah Provinsi Banten juga memiliki akar budaya Sunda, terutama di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Masyarakat di daerah tersebut masih mempertahankan bahasa serta tradisi Sunda dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, batas Tatar Sunda tidak selalu sama dengan batas provinsi karena konsep ini didasarkan pada persebaran budaya, bukan pembagian wilayah pemerintahan. Apa Bedanya Tatar Sunda dengan Jawa Barat? Meski sering dianggap sama, Tatar Sunda dan Jawa Barat memiliki pengertian yang berbeda. Jawa Barat merupakan provinsi yang dibentuk sebagai wilayah administratif pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur dan memiliki batas wilayah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Tatar Sunda adalah istilah budaya yang menggambarkan kawasan tempat berkembangnya masyarakat Sunda. Wilayahnya tidak selalu mengikuti batas administratif dan lebih berkaitan dengan sejarah, bahasa, adat, serta identitas budaya masyarakatnya.

Dengan kata lain, Jawa Barat adalah nama provinsi, sedangkan Tatar Sunda merupakan kawasan budaya.
  Mengapa Tatar Sunda Kembali Ramai Dibahas? Nama Tatar Sunda kembali menjadi sorotan setelah muncul usulan agar Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Tatar Sunda.

Usulan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyetujui proses perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Hal tersebut terjadi dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda, di Bandung, Kamis, 2 Juli 2026.

Tahap selanjutnya adalah adanya ususlan ke tahap legislasi terkait perubahan nama tersebut. Meski demikian, butuh proses panjang untuk menyetujui perubahan nama suatu wilayah di Indonesia, terlebih tingkat provinsi.