JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Strava Inc. sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sempat memicu beragam reaksi di kalangan pengguna aplikasi olahraga tersebut. Sebagian pengguna bahkan mengaku sempat mengira aktivitas olahraga lari ikut dikenai pajak setelah melihat informasi yang beredar di media sosial.
Salah satunya disampaikan Mika (27), pengguna Strava Premium yang mengaku awalnya tidak setuju ketika mendengar kabar mengenai penerapan pajak pada layanan Strava.
"Jujur aja, awalnya agak kesel dan enggak setuju karena berita-berita di sosmed kayak seakan-akan kalau lari tuh kena pajak," kata Mika kepada Kompas.com, Minggu (5/7/2026).
Namun, setelah mencari informasi lebih lanjut, ia menyadari bahwa kebijakan tersebut bukan ditujukan kepada aktivitas olahraga, melainkan pada layanan berlangganan digital yang bersifat berbayar.
"Pas cari tahu lagi, ternyata memang umum sih platform kayak gini dikenai pajak, contohnya Spotify," ujarnya.
Baca juga: Strava Premium Kini Kena Pajak, Pengguna: Masih Worth It Meski Lebih Mahal
Meski biaya langganan Strava Premium bertambah akibat penerapan PPN, Mika mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya karena kenaikan yang dirasakan relatif kecil.
"Ya, harganya memang naik, tapi kayaknya cuma Rp 5.000 deh, jadi ya gapapa," katanya.
Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Kayaknya soal pajak digital ini, pemerintah benar-benar harus lebih kasih tahu maksudnya gimana, biar enggak ada yang salah kira kayak kasus ini," ujarnya.
Mika juga berharap pemerintah dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari layanan digital digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Salah satunya juga nunjukin kalau pajak yang didapat pemerintah benar-benar dipakai buat hal yang penting," katanya.
Baca juga: Strava Premium Kini Kena Pajak, Pengguna Sempat Kira Lari Ikut Dipajaki
Minta Transparansi Pajak DigitalPandangan serupa disampaikan pengguna Strava Premium lainnya, Zidane (30).
Menurut dia, penerapan pajak pada platform digital bukan hal baru karena telah diberlakukan pada berbagai layanan berlangganan lainnya. Namun, pemerintah tetap perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
"Itu menurut saya wajar, sih. Soalnya platform digital kayak gini memang banyak yang dikenakan pajak. Tapi ya sebenarnya tetap terasa memberatkan karena harga jadi naik," kata Zidane.
Ia berharap pemerintah lebih transparan mengenai kebijakan perpajakan terhadap layanan digital, termasuk pemanfaatan penerimaan yang diperoleh dari sektor tersebut.
