JAKARTA, KOMPAS — Kematian Melkiana Duwitau (31) beserta bayi dalam kandungannya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026), disesalkan sejumlah pihak. Melkiana meninggal akibat tertembak saat berada di rumah orangtuanya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa. Adapun bayinya tidak berhasil diselamatkan melalui operasi yang dilakukan keesokan harinya.
Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua Frits Ramandey, Minggu (5/7/2026), mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Menurut dia, siapa pun pelakunya, baik kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) maupun aparat TNI, peristiwa semacam itu tidak seharusnya terjadi.
Komnas HAM Perwakilan Papua telah turun ke lokasi kejadian dan melihat langsung jenazah kedua korban serta lokasi penembakan. Tim juga melakukan verifikasi, rekonstruksi, dan pemetaan ulang posisi kelompok bersenjata serta posisi Satgas TNI saat peristiwa terjadi.
”Saya melihat langsung jenazah di rumah. Bahkan, ribuan warga menjemput saya dan menyampaikan banyak catatan. Namun, tentu saya lebih fokus pada hasil pemantauan kami,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Menurut Frits, di lokasi ditemukan lebih dari lima bekas tembakan. Rumah korban berjarak sekitar 500-700 meter dari Pos Satgas TNI. Ia menyayangkan terjadinya baku tembak di kawasan permukiman, terlebih pada malam hari. Ke depan, peristiwa serupa tidak boleh terulang.
"Karena itu, di depan peti jenazah saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Saya juga mengimbau TPNPB-OPM agar tidak melakukan aksi-aksi di sekitar permukiman. Di sisi lain, saya meminta aparat TNI tidak melakukan penyerangan secara membabi buta sebagai respons terhadap aksi kelompok bersenjata," katanya.
Hal senada disampaikan aktivis HAM Papua Yan Christian Warinussy. Dihubungi secara terpisah, Yan mengatakan negara seharusnya memberikan perlindungan kepada warga sipil. Dua hari sebelum peristiwa itu, terjadi penembakan terhadap mobil pastoran, kemudian penembakan terhadap dua petugas gereja, sebelum akhirnya Melkiana menjadi korban.
Menurut Yan, sekalipun Sugapa dan wilayah sekitarnya merupakan daerah konflik bersenjata, prioritas utama tetap memastikan warga sipil tidak menjadi sasaran tindakan apa pun, baik yang dilakukan aparat negara maupun kelompok bersenjata. Ia menilai belakangan ini terdapat kecenderungan warga sipil yang tidak memegang senjata justru menjadi korban.
"Ini sangat memprihatinkan. Saya sebagai advokat pembela HAM dan juru bicara Jaringan Damai Papua terus mendorong agar semua persoalan diselesaikan dengan cara-cara yang terhormat, damai, dan sesuai konstitusi. Sangat disayangkan kekerasan masih terus terjadi," katanya.
Yan menilai langkah Komnas HAM Perwakilan Papua yang telah turun ke lokasi dan mengumpulkan bukti patut diapresiasi. Sesuai kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut dia, Presiden perlu memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM agar dapat bekerja secara independen.
"Supaya Komnas HAM dapat mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini, termasuk meminta keterangan dari korban, TNI-Polri, maupun pihak lain, termasuk kelompok kombatan. Perlu diketahui siapa yang berada di lokasi saat kejadian, apakah mereka mengetahui penembakan tersebut, atau justru menjadi pelakunya," katanya.
Yan meminta agar kasus-kasus semacam ini tidak disederhanakan. Jika terdapat indikasi kuat bahwa pelanggaran dilakukan aparat negara terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata, menurut dia, perkara tersebut harus dibawa ke Pengadilan HAM secara terbuka.
"Supaya ada pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, citra Indonesia sebagai negara yang kerap disorot karena dugaan pelanggaran HAM dapat diperbaiki secara bertahap di mata dunia," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau tewas tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). Muncul dugaan tembakan berasal dari operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata. Namun, TNI menyatakan tembakan tersebut berasal dari kelompok bersenjata.
Melkiana dilaporkan tertembak saat berada di rumah orangtuanya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, sekitar pukul 19.30 WIT. Lokasi rumah itu tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI.
Dalam video yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Ketua Tim Penanganan Konflik Intan Jaya Misael Sondegau melaporkan bahwa sejumlah tembakan ke arah rumah korban diduga berasal dari kawasan markas TNI setempat.
Salah satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala Melkiana. Korban yang tengah hamil delapan bulan itu meninggal di tempat. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menyelamatkan bayi yang masih berada dalam kandungan. Namun, operasi yang dilakukan keesokan harinya tidak berhasil menyelamatkan bayi tersebut.
Pada Jumat (3/7/2026), warga meluapkan kekecewaan dengan mengiringi jenazah ibu dan bayi itu berkeliling Sugapa. Mereka menuntut keadilan atas kematian kedua korban.
Sementara itu, TNI melalui Komando Operasi Habema membantah terlibat dalam penembakan pada malam kejadian. Menurut TNI, tembakan berasal dari kelompok bersenjata.
Kepala Penerangan Komando Operasi Habema Letnan Kolonel Wirya Arthadiguna, Sabtu (4/7/2026), mengatakan berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, gangguan tembakan dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Peles Tigau dari tiga titik berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit.
Adapun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menuding militer Indonesia sebagai pelaku penembakan tersebut. Namun, dalam keterangannya, Sebby belum menjelaskan apakah pasukan TPNPB-OPM juga terlibat dalam kontak tembak saat peristiwa berlangsung.
