Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Tangerang, Banten, menegaskan pentingnya percepatan program pengelolaan sampah nasional melalui mekanisme waste-to-energy (WTE).
Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada penimbunan di TPA.
“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada pada titik yang membutuhkan perubahan mendasar, termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,” kata dia.
Baca juga: Waka MPR usul tiga prioritas penguatan ketahanan energi nasional
Dia menjelaskan selama ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah setiap tahun, sementara sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus menyia-nyiakan potensi energi dan ekonomi yang terkandung di dalam sampah.
Oleh karena itu, ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas WTE di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan sampah nasional.
Menurut dia, program WTE merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,” ucapnya.
Dia menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan dan operasional WTE memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik yang tersedia, serta dilakukan secara transparan.
“Pelaksanaan program ini harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi bersih yang kita butuhkan dalam rangka transisi energi,” katanya.
Selain pembangunan fasilitas WTE, dia menekankan bahwa pengurangan sampah dari sumber tetap harus menjadi prioritas melalui pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan daur ulang, hingga penguatan bank sampah.
“Waste-to-energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah, justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak pemuda jadi pejuang penanganan sampah
Eddy menegaskan Indonesia harus beralih menuju pengelolaan sampah modern yang mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih agar peristiwa kebakaran TPA tidak kembali terjadi di kemudian waktu.
“Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan waste-to-energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi,” ucapnya.
Kebakaran di TPA Jatiwaringin terjadi sejak Selasa (30/6). Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 102 warga mengungsi akibat kepulan asap kebakaran guna menghindari dampak bahaya dari sebaran asap material sampah.
Baca juga: Danantara maksimalkan tenaga kerja lokal untuk proyek Waste-to-Energy
Baca juga: Terdampak asap, 15 warga sekitar kebakaran TPA Jatiwaringin diungsikan
Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada penimbunan di TPA.
“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada pada titik yang membutuhkan perubahan mendasar, termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,” kata dia.
Baca juga: Waka MPR usul tiga prioritas penguatan ketahanan energi nasional
Dia menjelaskan selama ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah setiap tahun, sementara sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus menyia-nyiakan potensi energi dan ekonomi yang terkandung di dalam sampah.
Oleh karena itu, ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas WTE di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan sampah nasional.
Menurut dia, program WTE merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,” ucapnya.
Dia menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan dan operasional WTE memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik yang tersedia, serta dilakukan secara transparan.
“Pelaksanaan program ini harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi bersih yang kita butuhkan dalam rangka transisi energi,” katanya.
Selain pembangunan fasilitas WTE, dia menekankan bahwa pengurangan sampah dari sumber tetap harus menjadi prioritas melalui pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan daur ulang, hingga penguatan bank sampah.
“Waste-to-energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah, justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak pemuda jadi pejuang penanganan sampah
Eddy menegaskan Indonesia harus beralih menuju pengelolaan sampah modern yang mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih agar peristiwa kebakaran TPA tidak kembali terjadi di kemudian waktu.
“Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan waste-to-energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi,” ucapnya.
Kebakaran di TPA Jatiwaringin terjadi sejak Selasa (30/6). Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 102 warga mengungsi akibat kepulan asap kebakaran guna menghindari dampak bahaya dari sebaran asap material sampah.
Baca juga: Danantara maksimalkan tenaga kerja lokal untuk proyek Waste-to-Energy
Baca juga: Terdampak asap, 15 warga sekitar kebakaran TPA Jatiwaringin diungsikan
